Prabowo Ksatria: Sikap Negarawan Tanggung Beban Utang Kereta Cepat Whoosh
Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai seorang pemimpin yang ksatria dan negarawan. Penilaian ini muncul karena kesiapannya menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang dijalankan pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Pujian dari Komunikolog Politik
Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan atau yang akrab disapa Kang Tamil, menyampaikan pujiannya. Menurutnya, sikap yang ditunjukkan Prabowo adalah sikap terbaik seorang pemimpin.
"Saya melihat apa yang dilakukan Pak Prabowo itu, itulah sikap sebaik-baiknya seorang pemimpin, ksatria, dan negarawan," ujar Kang Tamil kepada RMOL, pada Minggu, 9 November 2025.
Langkah Tepat Meski Dinikmati Kalangan Tertentu
Kang Tamil menjelaskan alasan di balik pujiannya. Meskipun layanan Whoosh saat ini mungkin baru dinikmati oleh kalangan tertentu atau belum menjadi kebutuhan massal, Prabowo dianggap telah mengambil langkah yang tepat sebagai seorang negarawan.
"Apa yang dilakukan Pak Prabowo itu sudah tepat. Hiruk pikuk yang ada di Whoosh itu pada akhirnya harus ditanggulangi oleh pemerintah," tegas Kang Tamil, yang juga merupakan akademisi Universitas Dian Nusantara.
Pentingnya Pengusutan Tindak Pidana
Namun, Kang Tamil menekankan bahwa langkah positif Prabowo ini tidak boleh menghentikan proses hukum. Pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Whoosh harus tetap dilanjutkan.
"Tentu harus dicek. Hari ini kita mendapatkan kajian yang begitu gamblang di masyarakat. Bahwa pengadaan Whoosh dan kereta cepat serupa di luar negeri, sangat jomplang pembiayaannya," tuturnya.
Dampak pada Kepercayaan Masyarakat
Kang Tamil juga menyoroti dampak dari isu ini terhadap kepercayaan publik. Ia menyatakan bahwa meski kebijakan Whoosh berasal dari pemerintahan sebelumnya, imbasnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo yang baru.
"Dan kemudian kalau kita bicara apakah ini proyek investasi, ternyata ini pinjaman. Paling tidak ini yang berseliweran informasi-informasi di masyarakat yang membuat masyarakat itu menjadi marah. Nah persoalannya masyarakat tidak tahu bahwa kebijakan-kebijakan ini diambil pemerintahan sebelum Pak Prabowo, tapi imbasnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Prabowo ini jadi berkurang," sambung Kang Tamil menutup pernyataannya.
Artikel Terkait
Buni Yani Ragukan Komitmen KPK Jika Belum Sentuh Kasus Jokowi dan Keluarga
Analis: PSI Hadapi Tantangan Berat Tanpa Fondasi Organisasi yang Kuat
Elektabilitas Tinggi Beri Prabowo Kebebasan Pilih Pendamping di Pilpres 2029
Gerindra Serukan Dua Periode Prabowo, Tanpa Sertakan Nama Gibran