Kedekatan Sarjan dengan Gibran Diduga Kunci Proyek Suap Bekasi, KPK Diminta Usut Tuntas

- Senin, 29 Desember 2025 | 10:50 WIB
Kedekatan Sarjan dengan Gibran Diduga Kunci Proyek Suap Bekasi, KPK Diminta Usut Tuntas
Kasus Suap Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Diduga Kunci Proyek - Gelora

Kasus Suap Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Diduga Kunci Proyek

GELORA.ME – Sarjan, tersangka penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, diduga mendapatkan banyak proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi karena kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan. Dugaan ini menguat setelah beredar foto Sarjan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Foto tersebut diambil saat Gibran menghadiri acara Mancing Mania Gratis Jilid II di sepanjang Kali Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu, 26 Oktober 2025. Acara itu diketahui diketuai langsung oleh Sarjan.

Analisis Simbol Mutualisme dan Timbal Balik

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menduga terdapat hubungan mutualisme antara Gibran dan Sarjan. "Ketika Sarjan memenangkan Gibran menjadi wakil presiden, maka pada saat yang sama Gibran diduga harus berkontribusi membantu Sarjan mendapatkan proyek. Artinya, ada kompensasi dan timbal balik di dalamnya," kata Hari kepada RMOL, Senin 29 Desember 2025.

Hari menjelaskan, pertemuan antara Gibran dan Sarjan menunjukkan sinergi kepentingan yang terbangun. "Kita mengenal istilah tidak ada makan siang gratis. Apa pun yang diberikan Sarjan hingga ia bisa bertemu dengan Gibran tentu bukan hubungan yang bersifat taktis semata, melainkan menunjukkan adanya sinergisitas," jelasnya.

Desakan untuk KPK Usut Tuntas Kedekatan dengan Kekuasaan

Oleh karena itu, Hari menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mendalami dugaan kedekatan Sarjan dengan kekuasaan dalam mengusut kasus suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi. "Hal ini juga harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Jika kita bicara soal Gibran, ada banyak laporan yang masuk ke KPK tetapi hingga kini belum dieksekusi," ujarnya.

Hari Purwanto menegaskan, "Jangan sampai KPK terkesan pilah-pilih perkara. Semua kasus harus menjadi pantauan dan ditindaklanjuti agar publik tidak menilai KPK bersikap pilih kasih."

Editor: Rian Pratama

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar