Partai Demokrat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Manuver Strategis untuk AHY

GELORA.ME - Partai Demokrat kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Sikap ini, yang digaungkan di tengah dinamika politik nasional, dinilai para pengamat bukan hanya soal prinsip demokrasi, tetapi juga merupakan manuver strategis. Analisis politik melihat langkah ini sebagai bagian dari persiapan jangka panjang untuk mengamankan peta jalan politik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menuju Pilpres 2029.

Analisis dari Pakar Politik

Pandangan tersebut diungkapkan oleh Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, dalam sebuah diskusi publik di Jakarta. Menurutnya, sikap konsisten Demokrat dalam menjaga sistem pemilihan langsung memiliki akar sejarah yang dalam dan terkait erat dengan dinamika elektoral partai.

Iwan mengajukan kilas balik ke tahun 2014, ketika DPR sempat mengesahkan mekanisme Pilkada melalui DPRD. Saat itu, gelombang penolakan masyarakat begitu kuat.

"Waktu itu karena gelombang penolakan publik sangat besar, Presiden SBY akhirnya menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang membatalkan Pilkada via DPRD. Sistem Pilkada langsung bertahan sampai sekarang," tuturnya.

Strategi di Tengah Arus Koalisi

Dalam perkembangan terbaru, Iwan mengamati bahwa posisi Demokrat menunjukkan nuansa yang cermat. Partai tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan arus utama koalisi pemerintah yang pernah mendorong wacana tersebut, namun juga tidak terang-terangan berseberangan.

"Bahasanya memang halus. Mereka tidak terang-terangan berseberangan dengan koalisi, tapi posisinya lebih mengikuti Presiden Prabowo. Bukan suara koalisi secara keseluruhan," jelas Iwan.

Menurut analisisnya, posisi yang tampak berhati-hati ini menyimpan kalkulasi politik yang matang. Di balik retorika menjaga kedaulatan rakyat, terdapat upaya untuk membentengi masa depan politik sang ketua umum.

Kalkulasi Jangka Panjang untuk Pilpres 2029

Iwan menilai bahwa penjagaan citra pro-rakyat dan pro-demokrasi langsung adalah langkah krusial bagi Partai Demokrat. Citra tersebut secara langsung berkaitan dengan elektabilitas kader utamanya di pentas nasional.

"Kalau Demokrat terlihat tidak pro terhadap aspirasi publik, peluang AHY ke depan akan semakin berat. Ini bagian dari upaya menjaga basis elektoral," ungkapnya.

Namun, jalan yang ditempuh Demokrat ini tidak tanpa risiko. Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, partai berlambang mercy itu harus berjalan di atas tali yang cukup tipis, menyeimbangkan antara menjaga prinsip dan menghadapi realitas tekanan politik.

"Kalau terlalu berseberangan dengan arus kekuasaan, mereka bisa terpinggirkan. Tapi kalau ujug-ujug mendukung Pilkada via DPRD, elektoralnya bisa tergerus. Jadi Demokrat harus bermain di titik keseimbangan," pungkas Iwan Setiawan.

Dengan demikian, sikap politik Partai Demokrat dalam isu Pilkada ini mencerminkan permainan strategis yang kompleks. Di satu sisi, partai ingin mempertahankan legitimasi dan dukungan publiknya. Di sisi lain, mereka harus mengarungi tekanan dari dalam koalisi sambil mempersiapkan panggung yang lebih besar untuk pemimpinnya di tahun-tahun mendatang.