Analisis: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga Kuat untuk Alihkan Isu Ijazah Gibran
Isu ijazah Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Andrianto, seorang aktivis 98 dan pegiat demokrasi, memberikan analisis tajam mengenai dinamika politik terbaru yang melibatkan Gibran dan Roy Suryo.
Gibran dan Dua Masalah Konstitusional
Andrianto mengingatkan bahwa publik sebelumnya telah memandang Gibran sebagai "anak haram konstitusi". Pandangan ini muncul karena persyaratan usia pencalonannya yang dinilai tidak terpenuhi saat maju sebagai calon wakil presiden.
Namun, kontroversi semakin memanas setelah muncul tudingan dari Roy Suryo dan kelompoknya. Tudingan tersebut menyangkut dugaan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA, yang semakin memicu perdebatan di kalangan masyarakat.
Double Kuadrat Kesalahan Gibran?
"Publik bertanya-tanya, berarti Gibran ini double kuadrat kesalahannya. Sudah ditolong MK, ditambah lagi tidak memenuhi syarat dokumen pendidikan," ujar Andrianto dalam podcast The Daily Buzz di Okezone.
Pernyataan ini menyiratkan adanya dua lapis masalah yang dihadapi Gibran: masalah konstitusional yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan masalah administratif terkait dokumen pendidikan.
Penelusuran Ijazah Hingga ke Luar Negeri
Andrianto juga mengungkapkan bahwa pihak Roy Suryo disebut-sebut telah melakukan penelusuran yang sangat mendalam. Investigasi ini bahkan diklaim menjangkau beberapa negara, termasuk Singapura dan Australia, untuk mencari bukti terkait status ijazah Gibran.
Dugaan Pengalihan Isu Strategis
Yang paling mencolok dari analisis Andrianto adalah dugaan kuat mengenai motif di balik kasus ini. Menurutnya, kasus tuduhan ijazah palsu yang melibatkan Presiden Jokowi sengaja dimunculkan. Tujuannya diduga untuk mengalihkan perhatian publik dari isu ijazah Gibran yang sedang hangat diperbincangkan.
Penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus lain diduga merupakan bagian dari strategi pengalihan isu tersebut, yang bertujuan meredam sorotan publik terhadap kontroversi ijazah calon wakil presiden.
Analisis ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika politik di Indonesia, dimana satu isu seringkali terkait erat dengan isu lainnya, menciptakan narasi yang saling berjalin dan mempengaruhi opini publik.
Artikel Terkait
Mantan Ketua Harimau Jokowi: Tidak Ada yang Menandingi Pencitraan dan Manipulasi Politik Jokowi
Analis: Wajar Gerindra Andalkan Prabowo untuk Pilpres 2029, Tapi Koalisi Belum Terbentuk
Mantan Wamenaker Sebut Parpol Berinisial K Tiga Huruf Terlibat Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
Ketua GPA Kecam Isu Kapolri Membangkang sebagai Narasi Berbahaya