Kardinal Suharyo Serukan Pejabat Bertobat, Soroti Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK

GELORA.ME - Fenomena maraknya penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan utama dalam khotbah Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, pada Misa Natal 2025. Misa tersebut digelar di Gereja Katedral Santa Perawan Maria, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (25/12/2025).

Dalam ceramahnya, Kardinal Suharyo secara tegas menyerukan agar para pejabat publik segera memohon ampun kepada Tuhan. Seruan ini disampaikan sebagai respons atas banyaknya berita tentang bupati dan gubernur yang ditangkap KPK karena diduga terlibat korupsi.

"Saat ini, hampir setiap hari kita menyaksikan berita tentang bupati atau gubernur yang ditangkap KPK. Ini jelas menunjukkan jabatan tidak digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Maka, mereka harus bertobat," tegas Kardinal Suharyo.

Jabatan adalah Amanah, Bukan Kesempatan

Kardinal Suharyo menegaskan bahwa pejabat, sebagai representasi kedaulatan rakyat, wajib menjaga kepercayaan yang diberikan. Tindakan korupsi dinilainya sebagai pengkhianatan yang merugikan negara dan masyarakat.

Menurutnya, ada kesalahan fundamental dalam memaknai kata "menjabat" di kalangan pejabat. Hal ini kemudian memengaruhi cara berpikir dan bertindak mereka yang seharusnya mengemban amanah.

"Memangku jabatan bukan sekadar menduduki kursi yang nyaman. Esensinya adalah mengemban tanggung jawab dan amanah untuk melayani," ujar Suharyo.

Perbedaan Kunci: Menggunakan vs. Memangku Jabatan

Kardinal Suharyo juga menjelaskan perbedaan mendasar antara menyalahgunakan jabatan dan memangku jabatan dengan benar.

"Jika seseorang 'menggunakan' jabatannya, maka itu seringkali untuk kepentingan pribadi. Namun, jika seseorang 'memangku' jabatan, orientasinya adalah untuk kebaikan dan kepentingan bersama," pungkasnya.

Pesan moral ini disampaikan di hadapan jemaat dalam perayaan Natal, mengingatkan semua pihak, terutama para pemegang kekuasaan, tentang integritas dan tanggung jawab utama dari sebuah jabatan publik.