Pengamat Kritik Jokowi Soal Wacana Dua Periode Prabowo-Gibran

GELORA.ME - Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mendapatkan kritik tajam dari pengamat politik terkait wacana dua periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kritik ini muncul di tengah pemerintahan baru yang belum genap dua tahun, dengan inti saran agar Jokowi menahan diri dan menghormati proses politik yang sedang berjalan.

Analis Politik Sorongkan Pentingnya Menghormati Proses

M. Jamiluddin Ritonga, seorang pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, memberikan pandangannya. Ia menilai langkah yang lebih tepat bagi mantan presiden adalah menunjukkan rasa hormat kepada seluruh partai politik yang saat ini fokus mendukung pemerintahan dan program kerja Presiden Prabowo. Menggulirkan isu periode kedua dianggap terlalu prematur dan dapat mengganggu konsolidasi pemerintahan.

Dalam analisisnya yang disampaikan kepada media, Ritonga menyampaikan kritik yang cukup keras. "Jokowi seharusnya malu dengan ambisinya tersebut. Sebab, pemerintahan Prabowo belum berjalan dua tahun sudah mengumbar aurat ingin tetap berkuasa melalui anaknya," tegasnya.

Pentingnya Ruang Bagi Pemimpin yang Berkuasa

Lebih lanjut, Ritonga menekankan bahwa Jokowi sebaiknya tidak dianggap "memaksa" Prabowo untuk kembali memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping di pemilihan mendatang. Menurut perspektif ini, seorang pemimpin yang sedang menjabat perlu diberikan keleluasaan penuh untuk menilai dan memutuskan berdasarkan pertimbangan strategis serta kinerja nyata.

“Biarkan Prabowo memilih cawapresnya yang memang berprestasi,” lanjutnya. Ritonga berargumen bahwa dengan cara demikian, kepentingan pribadi dan keluarga dapat dikesampingkan untuk memprioritaskan kepemimpinan nasional yang terbaik bagi negara.

Komentar ini menyoroti dinamika politik pasca-kekuasaan yang selalu rumit, di mana figur mantan pemimpin perlu menemukan peran baru tanpa menimbulkan kesan ingin terus mengendalikan panggung dari belakang layar. Wacana yang muncul terlalu awal berpotensi memicu polarisasi dan mengalihkan perhatian dari agenda pembangunan yang sedang dijalankan.