Pilkada Lewat DPRD Dinilai Hanya Akal-Akalan Elite Politik

Wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui DPRD kembali memicu polemik di publik. Isu ini mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan gagasannya di depan kader partai.

Analisis Dosen: Manuver Politik Elite

Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, menilai wacana ini sekadar manuver politik segelintir elite partai politik.

"Saya rasa usulan pilkada digantikan pemilihan di DPRD hanyalah akal-akalan oknum partai politik dan politisi agar lebih berkuasa," ujar Insan.

Menurutnya, dalih menghemat anggaran dan mengendalikan kompetisi politik hanya kedok. Pada kenyataannya, mekanisme ini justru memindahkan partisipasi langsung rakyat ke tangan elite di DPRD.

Potensi Meningkatnya Arogansi dan Biaya Politik

Insan memperingatkan bahwa langkah ini dapat memicu arogansi yang lebih besar dari kepala daerah. "Dengan pemilihan langsung saja, kepala daerah kerap bersikap arogan kepada masyarakat apalagi jika dipilih DPRD," tegasnya.

Ia juga menepis klaim penghematan biaya politik. Mekanisme melalui DPRD justru berpotensi menimbulkan ongkos politik yang lebih besar.

"Bisa jadi, ongkos politiknya sama atau bahkan lebih besar karena para elite DPRD ini sulit dilobi dengan jumlah uang yang kecil," pungkas Insan.

Wacana perubahan sistem pilkada ini dinilai sebagai upaya konsolidasi kekuasaan yang dapat mengurangi kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.