Gatot Nurmantyo Desak Penetapan Bencana Nasional: Kerusakan Lebih Parah dari Tsunami Aceh

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mendorong pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional atas tragedi banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Menurutnya, skala kehancuran dan dampak kemanusiaan dari bencana tersebut bahkan disebut melampaui tsunami Aceh 2004.

Pernyataan ini disampaikan Gatot melalui unggahan di akun media sosial X/Twitter @indepensumatera, Senin (22/12/2025). Ia membenarkan pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang menyebut bencana kali ini lebih dahsyat.

Gatot menjelaskan, banjir bandang disertai longsor tidak hanya menghancurkan rumah, tetapi juga menghilangkan harta benda, sertifikat tanah, ternak, hingga sumber penghidupan masyarakat. Ia meyakini jumlah korban jiwa berpotensi jauh lebih besar dari data resmi.

"Nyawa banyak, dan nyawa saya pikir lebih daripada 3000 kalau dicari dengan benar," ucap Gatot Nurmantyo.

Pemerintah Daerah Dianggap Terbatas, Peran Pusat Diperlukan

Gatot menilai dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah berada pada posisi sangat terbatas, terutama menyangkut anggaran yang menipis di akhir tahun. Ia menekankan bahwa penanganan bencana tidak bisa hanya berhenti pada bantuan darurat.

"Kalau kita kasih beras dia masak pakai air apa? Pakai apa dia masak? Dibuatkan dapur umum. Di sebelah tempat penampungan ada tenda-tenda kesehatan darurat karena mereka fisiknya pasti terganggu, apalagi mentalnya. Ada juga rehabilitasi mentalnya," jelasnya.

Oleh karena itu, peran pemerintah pusat sebagai sumber kekuatan utama dinilai sangat krusial. Daerah yang terdampak dinilai lumpuh dan membutuhkan bantuan menyeluruh.

Ancaman Krisis Kepercayaan dan Keamanan Nasional

Gatot menganggap wajar bila masyarakat mengalami krisis kepercayaan kepada pemerintah. Ia memperingatkan ancaman keamanan nasional jangka panjang jika ketidakadilan dalam penanganan bencana ini dibiarkan.

"Jika pusat terus membiarkan mafia hutan dan tambang, lalu hadir terlambat saat bencana, maka wajar bila rakyat bertanya negara ini melindungi siapa?" kata Gatot Nurmantyo.

Dengan kompleksitas dampak dan keterbatasan daerah, desakan untuk menetapkan status bencana nasional semakin mengemuka untuk memastikan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi korban selamat.