Adies Kadir Tancap Gas Tangani Sengketa Lahan di Surabaya Pasca Dipulihkan MKD

Politisi Partai Golkar, Adies Kadir, langsung mengambil tindakan cepat dengan mendampingi warga korban sengketa lahan di Surabaya. Langkah ini dilakukan tak lama setelah dirinya kembali aktif menjalankan tugas sebagai pimpinan DPR RI.

Keputusan ini menyusul putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menyatakan Adies Kadir tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dengan demikian, posisinya sebagai anggota DPR RI telah dipulihkan sepenuhnya.

Fokus pada Sengketa Lahan Warga vs Pertamina

Adies Kadir mengungkapkan bahwa dirinya baru saja menerima surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari perwakilan warga yang terdampak sengketa lahan. Konflik ini melibatkan lahan seluas 534 hektar yang diklaim oleh Pertamina, mencakup 3 kecamatan dan 5 kelurahan di wilayah Surabaya. Jumlah warga yang terdampak dilaporkan mencapai puluhan ribu orang.

Mekanisme Penanganan melalui DPR RI

Untuk menindaklanjuti aspirasi warga, Adies menyatakan akan memfasilitasi pertemuan melalui mekanisme resmi di DPR RI. Rencananya, RDP akan melibatkan tiga komisi terkait, yaitu:

• Komisi II yang membawahi Kementerian ATR/BPN.
• Komisi VI.
• Komisi VII yang membawahi Pertamina.

“Saya sudah menerima langsung surat dari warga. DPR RI siap memfasilitasi RDP yang akan diagendakan dalam waktu dekat agar persoalan ini mendapat perhatian serius dan solusi yang adil," tegas Adies Kadir, seperti dikutip pada Minggu, 9 November 2025.

Fungsi Pengawasan DPR Harus Berjalan

Adies menegaskan kembali pentingnya fungsi DPR sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Menurutnya, setiap persoalan yang dilaporkan masyarakat kepada parlemen harus segera ditindaklanjuti.

"Negara tidak boleh menutup mata terhadap hak rakyatnya. Kini saatnya kembali bekerja, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memastikan keadilan bagi mereka," tandasnya.