PDIP Prihatin atas Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

GELORA.ME - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan keprihatinan mendalam atas penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025. Berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), skor Indonesia anjlok tiga poin menjadi 34, yang menjatuhkan peringkat negara ke posisi 109 dari 182 negara. Menurut Hasto, kondisi ini menjadi sinyal serius bahwa upaya pencegahan korupsi di tanah air belum berjalan efektif.

Keteladanan Aparat Hukum Jadi Kunci

Dalam responsnya, Hasto menekankan bahwa fondasi pencegahan korupsi harus dibangun dari dua hal utama: ketertiban hukum dan keteladanan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ia menggarisbawahi bahwa posisi strategis penegak hukum justru menuntut standar integritas yang lebih tinggi.

“Ya, kritik itu penting bagi kekuasaan, termasuk bagi partai politik. Kami sangat prihatin terhadap menurunnya indeks transparansi, kemudian juga pencegahan korupsi kita tidak berjalan dengan baik. Konstruksi pencegahan korupsi itu kan seharusnya dimulai dari tertib hukum, tetapi juga keteladanan dari aparat penegak hukum. Hal yang paling sangat dilarang untuk dilakukan pelanggaran adalah aparat penegak hukum itu sendiri karena mereka oleh undang-undang mendapatkan kedudukan yang istimewa,” tuturnya di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).

Peringatan Soal Politisasi Lembaga Hukum

Lebih jauh, Hasto menyoroti kekhawatiran akan fenomena keterlibatan oknum penegak hukum dalam dinamika politik praktis. Ia memperingatkan bahwa ketika institusi hukum dijadikan alat kekuasaan, hal itu tidak hanya merusak sendi-sendi demokrasi tetapi juga melahirkan ketidakadilan yang sistemik.

“Kita kan tahu fenomena di dalam proses-proses politik, penegak hukum seringkali dilibatkan menjadi alat-alat kekuasaan. Ini yang tidak boleh terjadi. Karena pilar kemajuan suatu negara itu adalah pada bagaimana mekanisme demokrasi berjalan yang efektif, rakyat berkuasa, ada transparansi, tapi yang sangat penting itu adalah hukum betul-betul yang berkeadilan,” tegasnya.

Dampak Domino pada Biaya Ekonomi

Analisis Hasto tidak berhenti di ranah politik. Ia menjelaskan implikasi nyata dari penegakan hukum yang lemah terhadap perekonomian. Menurutnya, ketiadaan kepastian dan keadilan hukum menciptakan inefisiensi yang akhirnya membebani seluruh sendi kehidupan berbangsa.

“Ketika hukum tidak berkeadilan, ini menciptakan resiko akibatnya semuanya menjadi biaya mahal. Pemilu biaya mahal, investasi biaya mahal, kemudian distribusi logistik itu menjadi mahal, distribusi pangan menjadi mahal,” lanjutnya.

Respons PDIP: Evaluasi dan Kurikulum Anti-Korupsi

Merespons temuan tersebut, PDIP tidak tinggal diam. Hasto mengungkapkan bahwa partainya sedang melakukan evaluasi internal secara menyeluruh. Langkah konkret yang diambil adalah dengan menyusun kurikulum khusus pencegahan korupsi untuk kader partai, yang melibatkan pakar dan mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumber.

“Ini yang kita tidak inginkan. Maka, apa yang disampaikan di dalam penurunan indeks pencegahan korupsi kita, transparansi kita, ini menjadi evaluasi menyeluruh, termasuk bagi partai politik. Maka kami sekarang merancang suatu kurikulum pencegahan korupsi. Kami melibatkan termasuk mantan pejabat di KPK yang kami jadikan sebagai narasumber. Di mana partai juga harus terdepan di dalam upaya-upaya pencegahan korupsi tersebut,” pungkas Hasto.