GELORA.ME -Pemecatan ratusan guru honorer di Jakarta dinilai melanggar UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi X DPR, Saiful Huda, menyikapi kebijakan memecat guru honorer dengan istilah cleansing.
Menurutnya, pemecatan guru honorer itu tidak mengindahkan sistem demokratis di Indonesia, karena dilakukan secara mendadak tanpa ada pemberitahuan resmi.
"Kebijakan Pemprov itu melanggar UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Di dalam beberapa pasal ditegaskan, pengelolaan termasuk tentang guru harus berkeadilan, berkelanjutan, dan demokratis. Unsur-unsur itu tidak dipenuhi oleh kebijakan mendadak itu," tegas Saiful Huda, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (19/7).
Legislator dari Fraksi PKB itu juga mengatakan, pemecatan guru honorer itu dilakukan secara sepihak, sebab itu Mendikbud Ristek Nadiem harus mencabut kebijakan itu.
Artikel Terkait
Gus Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji: Fakta Kerugian Negara Rp1 Triliun & Klaim Tidak Makan Uang Jemaah
Oegroseno Tegaskan Polisi Tak Berwenang Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu
KPK Periksa Gus Aiz PBNU: Dugaan Aliran Dana Korupsi Kuota Haji Rp1 Triliun
KPK Ungkap Anggota DPRD PDIP Nyumarno Terima Rp600 Juta dari Penyedia Proyek Suap