Menkeu Kritik Penonaktifan Massal Peserta BPJS: Pemerintah Rugi, Citra Rusak

GELORA.ME - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyoroti dampak luas dari penonaktifan massal peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Dalam rapat di DPR, Senin (9/2/2026), ia menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan telah merusak citra pemerintah dan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat akibat ketidaktahuan mereka atas perubahan status tersebut.

Kritik Terbuka di Tengah Rapat

Suasana rapat konsultasi pimpinan komisi DPR di Jakarta mendadak berubah tegang. Purbaya, dengan nada prihatin, menyampaikan kekecewaannya atas cara penanganan data peserta yang dinilainya gegabah. Ia menekankan bahwa ribuan warga, termasuk mereka yang sedang dalam kondisi sakit kritis, tiba-tiba kehilangan akses layanan kesehatan. Situasi ini, menurutnya, membuat pemerintah terlihat tidak siap dan tidak mampu mengelola program sosial yang vital bagi rakyat.

“Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk daftar lagi, sehingga kerasa itu 10%, kalau 1% gak ribut orang-orang,” ungkapnya.

Pentingnya Mekanisme Transisi yang Halus

Purbaya lantas mengkritik langkah drastis yang diambil tanpa adanya masa transisi. Menurut analisisnya, perubahan data dalam skala besar semestinya dilakukan dengan lebih hati-hati. Ia mengusulkan adanya proses penghalusan data selama beberapa bulan untuk mencegah kejutan yang justru memicu keresahan publik.

“Jadi ini yang musti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya sedrastis begini ya di smoothing sedikit lah, di average 3-5 bulan, terserah. Tapi, jangan menimbulkan kejutan seperti itu,” tegasnya.

Dampak Nyata pada Layanan Kritis dan Citra Negara

Menteri Keuangan itu tidak hanya melihat persoalan dari sisi administratif. Ia menyoroti langsung dampak humanis yang terjadi di lapangan, seperti pasien gagal ginjal yang mendadak tidak bisa menjalani cuci darah. Kasus-kasus semacam ini, di mata Purbaya, merupakan kerugian ganda bagi negara: anggaran yang sudah dikeluarkan menjadi tidak tepat sasaran, sementara kepercayaan publik terhadap pemerintah terus terkikis.

“Karena tiba-tiba ketika ada yang mau cuci darah tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak, kan itu kayanya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini,” lanjutnya menekankan.

Perbaikan Jangka Panjang Butuh Koordinasi Solid

Meski Kementerian Keuangan telah menyetujui pembiayaan darurat untuk mengatasi masalah ini dalam masa transisi, Purbaya menilai solusi permanen mutlak diperlukan. Ia menyerukan koordinasi yang lebih erat dan tanggung jawab bersama antara BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Tujuannya jelas: membenahi tata kelola data agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.

Kegaduhan nasional ini pada akhirnya menyoroti titik lemah integrasi data antar lembaga pemerintah. Purbaya menutup pernyataannya dengan pesan agar semua pihak fokus pada penyelesaian masalah, bukan saling menyalahkan, demi mengembalikan kepercayaan dan melindungi hak warga negara.