Partai Buruh & KSPI Tolak Penghapusan Pilkada Langsung: Ancaman bagi Upah Buruh dan Demokrasi

"Bupati dan wali kota yang sekarang saja dipilih langsung, keputusannya bisa diubah oleh gubernur. Apalagi kalau dipilih DPRD kabupaten/kota, bupati/wali kota tidak akan mau mendengarkan suara buruh karena dia tahu dia tidak akan dipecat oleh rakyat," jelasnya.

Trauma Sejarah dan Kelemahan Alasan Biaya

Said Iqbal menyoroti trauma sejarah buruh pada masa Orde Baru, di mana demokrasi sangat terbatas. Ia juga membantah alasan biaya mahal sebagai pembenaran untuk kembali ke sistem Pilkada oleh DPRD.

"Buruh punya traumatik masa lalu di masa Orde Baru. Kalau dibilang biaya mahal, siapa bilang dengan DPRD ada jaminan biayanya lebih murah? Biaya tinggi itu bukan pelaksanaan pilkada, biaya tinggi itu adalah politik uang," tegasnya. Menurutnya, sistem melalui DPRD justru berpotensi memicu jual beli kursi yang mahal, terutama di daerah dengan PAD besar.

Potensi Intervensi Pengusaha dan Solusi yang Ditawarkan

KSPI dan Partai Buruh juga mengkhawatirkan sistem baru akan memperbesar pengaruh pengusaha dalam kebijakan daerah melalui lobi ke DPRD. Sebagai solusi atas alasan efisiensi biaya, Said Iqbal menawarkan perbaikan sistem, bukan penghapusan demokrasi langsung.

"Partai Buruh dan serikat buruh KSPI menawarkan bahwa sistem saksi dirubah. KPPS wajib menembuskan rekapitulasi suara di tiap TPS ke partai politik peserta pemilu melalui Sirekap. Dengan transparansi data suara, biaya politik bisa ditekan," pungkasnya.