Presiden Prabowo Identifikasi 50 Nama Oligarki dalam Pertemuan Tertutup

GELORA.ME - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengungkap isi pertemuannya yang berdurasi lebih dari empat jam dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam wawancara eksklusif di program Rosi Kompas TV, Kamis (12 Februari 2026) malam, Didu menyatakan bahwa Presiden secara terbuka mengidentifikasi puluhan nama oligarki yang diduga menikmati praktik ekonomi merugikan negara. Pertemuan yang digagas Presiden ini juga membahas rencana reformasi Polri dan pergantian Kapolri, serta menjadi pemicu deklarasi gerakan sipil yang akan dilakukan Said Didu.

Daftar Nama dan Peringatan dari Presiden

Dalam paparannya, Said Didu mengklaim Presiden Prabowo telah menyebutkan setidaknya 50 nama yang masuk dalam kategori oligarki, dengan sepuluh di antaranya disebutkan memiliki catatan lebih parah. Menurut Didu, pertemuan di kediaman Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Jumat (30 Januari 2026) malam itu berlangsung intens dan mendalam.

“Saya catat empat halaman, termasuk nama-nama. Ada 50 nama, bahkan 10 di antaranya disebut lebih parah,” tuturnya.

Meski demikian, Presiden disebut sangat berhati-hati. Ia dikabarkan tidak ingin nama-nama tersebut bocor ke publik sebelum proses hukum berjalan, karena dikhawatirkan dapat memicu gejolak sosial yang luas. Pendekatannya lebih pada upaya penegakan hukum yang prosedural.

“Presiden bilang, orang-orang ini harus disadarkan. Kalau tidak mau sadar, hukum yang akan berjalan. Kalau masih bandel, akan saya umumkan kepada rakyat biar rakyat yang menghukum,” kata Said Didu mengutip pernyataan Presiden.

Ia menambahkan, kekhawatiran utama Prabowo bukan pada dirinya sendiri, melainkan pada keutuhan bangsa. “Yang beliau takutkan bangsa ini pecah, bukan dirinya,” tegas Didu.

Komitmen dan Langkah Konkret

Setelah pertemuan tersebut, Said Didu mengaku keyakinannya terhadap niat Presiden untuk menangani persoalan oligarki semakin kuat. Ia menilai langkah Prabowo bukan sekadar retorika politik belaka.

“Saya percaya 1000 persen pada niatnya. Tapi saya sempat frustrasi pada caranya. Setelah pertemuan itu, saya yakin ini bukan omon-omon,” ungkapnya.

Didu juga menyoroti pertemuan Presiden dengan sejumlah taipan besar. Ia mengakui bahwa data menunjukkan konsentrasi ekonomi di tangan segelintir orang, namun menahan diri untuk tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum tanpa bukti.

“Data menunjukkan lima orang itu memang menguasai ekonomi paling besar. Soal apakah terlibat pelanggaran, saya tidak bisa menyebutkan,” jelasnya.

Reformasi Polri dan Isu Balas Budi

Topik sensitif lain yang dibahas adalah reformasi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan isu pergantian Kapolri. Said Didu dengan tegas membantah adanya hubungan balas budi politik antara Presiden dengan pimpinan Polri saat ini.

“Tidak ada balas budi. Presiden tidak takut. Dia ingin menyelesaikan persoalan Polri secara tuntas, bukan sekadar ganti orang,” katanya menegaskan.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa Prabowo telah memiliki pertimbangan mengenai nama calon yang dinilai layak dan diperkirakan akan mendapat dukungan publik. Pernyataan ini sekaligus membantah klaim dari pihak lain yang menyangkal adanya pembicaraan soal pergantian Kapolri.

Lebih lanjut, Didu mengonfirmasi bahwa Presiden merasa tidak memiliki beban utang budi atas peran aparat dalam Pilpres. “Terkonfirmasi bahwa kemenangan Prabowo-Gibran bukan karena campur tangan 'Parcok' (Partai Cokelat). Prabowo merasa tidak punya beban balas budi. Beliau sedang memikirkan cara menyelesaikan masalah kepolisian secara tuntas, bukan sekadar ganti orang,” paparnya.

Deklarasi Gerakan Sipil

Terinspirasi dari pertemuan tersebut, Said Didu segera mengambil langkah konkret dengan merencanakan deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR). Gerakan ini rencananya akan dideklarasikan di Gedung Joeang, Jakarta, pada Selasa (10 Februari 2026).

“Mari bersatu mengembalikan kedaulatan yg sudah dirampok oleh Oligarki bersama politisi busuk, oknum pejabat, oknum aparat, oknum penegak hukum. Deklarasi awal perjuangan 10 Februari 2026 jam 10.00 di Gedung Joeang - Jakarta,” serunya melalui akun media sosial, sembari menyebarkan poster digital acara.

Gerakan ini, menurut Didu, bertujuan merebut kembali kedaulatan di bidang politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan wilayah. Ia menegaskan bahwa gerakan ini merupakan lembaga perjuangan bersama yang independen dari pemerintah.

“Kita juga enggak mau dibawah pemerintah. Enggak mau. Ya, dia jalan dengan agendanya, kita jalan dengan agenda kita,” ujarnya.

Pertemuan dengan Berbagai Tokoh Kritis

Pertemuan di Jalan Kertanegara tidak hanya dihadiri Said Didu. Sejumlah tokoh yang dikenal vokal dan kritis seperti peneliti BRIN Siti Zuhro, mantan Ketua KPK Abraham Samad, dan mantan Kabareskrim Susno Duadji juga hadir. Meski didampingi staf, Presiden Prabowo disebut aktif mempresentasikan visi dan kebijakannya secara langsung.

Diskusi mengalir dinamis, membahas isu-isu kompleks mulai dari pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, hingga kebijakan luar negeri. Inisiatif pertemuan ini datang dari Presiden sendiri, sebagai bentuk keterbukaan terhadap masukan, termasuk dari kalangan yang kerap bersikap kritis.

Said Didu dalam kesempatan itu menyampaikan keresahan publik tentang kuatnya cengkeraman oligarki terhadap berbagai sendi kehidupan berbangsa. Ia menggambarkan kondisi yang memprihatinkan di mana kekayaan nasional terkonsentrasi.

“Sepuluh orang terkaya, kekayaannya naik tiga kali lipat, tapi kemiskinan juga naik tiga kali lipat. Ini perampokan,” cetusnya dengan nada prihatin.

Dari pertemuan ini, terlihat sebuah upaya untuk menyelaraskan komitmen reformasi dari dalam pemerintahan dengan tekanan dan pengawasan moral dari masyarakat sipil. Tujuannya tunggal: mengembalikan kedaulatan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.