UMP DKI 2026 Rp5,7 Juta vs Tuntutan Buruh Rp6 Juta: Analisis Lengkap Konflik Upah Minimum

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyatakan buruh diperlakukan layaknya musuh, terutama setelah akses menuju Istana diblokir. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang ruang aspirasi di ruang publik.

Pembelaan Pemerintah: UMP Tertinggi dan Jaga Daya Saing

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Gubernur Pramono Anung, membela keputusan ini dengan menyatakan bahwa UMP DKI adalah yang tertinggi di Indonesia. Pemerintah pusat juga menegaskan bahwa penetapan UMP telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memperhatikan daya saing ekonomi nasional.

Sebagai bantalan sosial, pemerintah menyiapkan sejumlah subsidi transportasi dan pangan. Namun, langkah ini dinilai banyak pihak belum menyentuh akar persoalan, yaitu kemampuan upah untuk memenuhi standar hidup layak secara nyata di kota metropolitan seperti Jakarta.

Inti Konflik: Perhitungan KHL vs Realitas Biaya Hidup

Konflik UMP 2026 ini menyoroti jurang antara perhitungan teknis regulasi upah minimum dengan realitas biaya hidup yang dihadapi pekerja. Buruh menuntut penghitungan upah berdasarkan 100% KHL, sementara formula pemerintah masih menerapkan faktor penyesuaian.

Pertanyaan mendasar yang diajukan aksi ini adalah: jika seseorang bekerja penuh waktu di kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia, tetapi masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar, apakah sistem pengupahan yang ada sudah adil?

Demo buruh menuntut UMP Rp6 juta bukan hanya tentang angka, tetapi menjadi simbol perjuangan untuk pengakuan atas hak hidup layak sebagai fondasi produktivitas dan perekonomian nasional.