Jokowi Ingin Pertahankan Kapolri? Analisis Eks BIN: Ini Pintu Terakhir yang Harus Diamankan

Pertemuan Jokowi-Prabowo: Isu Pemertahanan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Kekecewaan Presiden

Pertemuan antara mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto diduga membahas agenda tersembunyi, salah satunya adalah permintaan untuk mempertahankan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Analisis ini diungkapkan oleh mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Inf (purn) Sri Radjasa Chandra.

Menurut Radjasa, langkah Jokowi ini merupakan bagian dari upaya untuk mengamankan "pintu terakhir"-nya di tengah berbagai tekanan hukum, termasuk kasus dugaan ijazah palsu. "Jadi (agenda) yang kedua, faktor Sigit, agar diberi kesempatan untuk tetap memimpin. Hal yang mendesak, tekanan terhadap Sigit, yang merupakan ‘pintu terakhir’ buat Jokowi," ujarnya dalam podcast YouTube Abraham Samad SPEAK UP.

Meski demikian, Radjasa juga melihat adanya peluang pergantian Kapolri, meski tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo menyimpan kekecewaan terhadap kepemimpinan Sigit, terutama dalam menangani aksi kerusuhan yang terjadi pada Agustus hingga awal September 2025 lalu. Kekecewaan itu memuncak ketika ada unsur yang meminta Prabowo mundur dari jabatannya.

Ketegangan semakin memuncak ketika Kapolri Sigit dinilai melakukan insubordinasi dengan membentuk tim reformasi Polri secara sepihak, mendahului rencana yang akan diumumkan oleh Presiden Prabowo. Radjasa menegaskan, "Ketika dia (Sigit) tahu bahwa Presiden ingin membentuk tim reformasi... tiba-tiba dia membentuk sendiri. Itu insubordinasi." Bahkan, tim reformasi yang dibentuk Sigit sempat dinyatakan tidak berlaku oleh Prabowo.

Waktu pengumuman tim reformasi Polri oleh Kapolri inilah yang menjadi persoalan dan dinilai janggal karena mendahului rencana presiden.

Sumber: Suara.com