Dominasi Dasco di Parlemen: Sinyal Buruk bagi Kinerja DPR RI?

Memasuki 15 bulan pemerintahan Prabowo Subianto, dinamika politik Indonesia diwarnai oleh stabilitas yang unik. Koalisi besar di legislatif menciptakan ketenangan, namun juga melahirkan kebijakan yang dinilai tidak populis oleh publik.

Kondisi DPR RI belakangan ini cenderung sangat tenang, tanpa konflik internal yang berarti. Banyak pengamat politik menilai, zona nyaman para legislator ini adalah hasil dari orkestrasi pimpinan dewan yang sangat rapi.

Sosok Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, muncul sebagai figur paling berpengaruh yang mengendalikan arah kebijakan di Senayan. Julukan "Don Dasco" pun melekat, menandakan peran sentralnya sebagai sutradara di balik proses legislasi.

Mengenal Jaringan Kabinda dan Adidas di DPR

Laporan Majalah Tempo edisi Maret 2025 mengungkap jaringan politik solid di bawah kendali Dasco. Muncul dua istilah kunci:

• Kabinda (Kader Binaan Dasco): Merujuk pada politikus, terutama dari Partai Gerindra, yang menempati posisi strategis di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
• Adidas (Anak Didik Dasco): Jaringan lintas partai yang setia mendukung arahan politik Dasco, tersebar di berbagai Komisi, Panitia Kerja (Panja), dan Badan Legislasi (Baleg).

Kehadiran jaringan ini memastikan pembahasan undang-undang berjalan cepat dan sesuai target yang telah ditetapkan.

DPR sebagai Pabrik Undang-Undang Tanpa Interupsi

Seperti diulas dalam Podcast Bocor Alus Politik, Baleg DPR RI kini berfungsi layaknya "pabrik undang-undang". Peran "Don Dasco" sangat menentukan nasib sebuah RUU, apakah akan diprioritaskan atau justru ditahan.

Fenomena ini membawa warna baru. Publik tidak lagi menyaksikan aksi interupsi atau drama seperti pemadaman mikrofon. Seluruh dinamika dikelola secara clear and clean oleh Dasco, yang memegang kendali penuh pasca Fadli Zon beralih ke jabatan menteri.

Efisiensi vs. Demokrasi: Masa Depan Model Kepemimpinan Satu Pintu

Memasuki tahun 2026, model kepemimpinan satu pintu yang sangat efisien ini dipertanyakan ketahanannya. Meski memberikan kepastian dan kecepatan dalam menghasilkan regulasi, efektivitas model ini tetap menjadi sorotan.

Pertanyaan besar muncul mengenai kualitas fungsi kontrol parlemen dan sejauh mana keterlibatan serta aspirasi publik dapat diakomodasi dalam proses legislasi yang sangat terpusat.