Anies Sindir Pemerintah Soal Kebijakan Dadakan: Transparansi Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban!

Selain soal transparansi, Anies juga menyinggung persoalan integritas yang menurutnya merupakan masalah mendasar. Ia menjelaskan bahwa integritas bukan sekadar berarti jujur, tetapi kejujuran yang dilandasi oleh nilai kebenaran dan kepentingan publik.

"Seorang preman bisa jujur menceritakan tindak kriminalnya, tapi kejujuran itu tidak berintegritas. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah integritas, bukan sekadar pengakuan," tegas Anies dengan contoh yang lugas. Ia menilai, ketika integritas hilang, maka transparansi hanya akan menjadi jargon tanpa makna.

Pesan Tegas untuk Proses Kebijakan yang Terbuka

Kritik yang disampaikan Anies Baswedan ini dianggap sebagai pesan tegas bagi pemerintah. Ia menilai proses pengambilan keputusan seharusnya dapat dilihat oleh publik dan melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, masyarakat sipil, dan DPR, bukan hanya diumumkan setelah jadi.

Menutup pernyataannya, Anies menegaskan bahwa membangun kepercayaan publik harus dimulai dengan membuka data serta melibatkan masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan. Pernyataan ini kembali memantik perdebatan mengenai sejauh mana kebijakan publik di Indonesia benar-benar partisipatif dan transparan.

Sumber artikel asli: Konteks.co.id