Anies Baswedan Sindir Pemerintah: "Kebijakan Kok Muncul Tiba-tiba? Transparansi Itu Kewajiban!"

Mantan calon presiden 2024, Anies Baswedan, kembali menyoroti minimnya transparansi dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Dalam sebuah dialog publik, Anies menegaskan bahwa banyak keputusan strategis diambil tanpa melibatkan partisipasi publik dan komunikasi yang jelas kepada rakyat.

Anies Soroti Kurangnya Transparansi Kebijakan Pemerintah

Anies Baswedan menekankan bahwa transparansi adalah kunci utama dari tata kelola negara yang sehat dan akuntabel. Ia menyayangkan fenomena dimana banyak kebijakan publik yang muncul secara tiba-tiba tanpa diketahui proses perumusannya oleh masyarakat.

"Hari ini banyak kebijakan dibuat yang tidak diketahui prosesnya. Tahu-tahu muncul sebagai kebijakan," ujar Anies dalam Dialog Kebangsaan DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Semarang. Ia menambahkan, dalam sistem demokrasi, rakyat berhak untuk mengawasi kinerja pemerintah dan hal itu hanya bisa dilakukan jika ada transparansi data dan proses.

Integritas Pejabat Publik Jadi Masalah Mendasar

Selain soal transparansi, Anies juga menyinggung persoalan integritas yang menurutnya merupakan masalah mendasar. Ia menjelaskan bahwa integritas bukan sekadar berarti jujur, tetapi kejujuran yang dilandasi oleh nilai kebenaran dan kepentingan publik.

"Seorang preman bisa jujur menceritakan tindak kriminalnya, tapi kejujuran itu tidak berintegritas. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah integritas, bukan sekadar pengakuan," tegas Anies dengan contoh yang lugas. Ia menilai, ketika integritas hilang, maka transparansi hanya akan menjadi jargon tanpa makna.

Pesan Tegas untuk Proses Kebijakan yang Terbuka

Kritik yang disampaikan Anies Baswedan ini dianggap sebagai pesan tegas bagi pemerintah. Ia menilai proses pengambilan keputusan seharusnya dapat dilihat oleh publik dan melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, masyarakat sipil, dan DPR, bukan hanya diumumkan setelah jadi.

Menutup pernyataannya, Anies menegaskan bahwa membangun kepercayaan publik harus dimulai dengan membuka data serta melibatkan masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan. Pernyataan ini kembali memantik perdebatan mengenai sejauh mana kebijakan publik di Indonesia benar-benar partisipatif dan transparan.

Sumber artikel asli: Konteks.co.id