Dia berpendapat, Ganjar tidak melihat masalah utama yang terjadi di dunia pendidikan. Soal nominal gaji minimum yang diumbar Ganjar, kata dia, bukan masalah utama bagi guru di Indonesia, melainkan lebih kepada kesejahteraan yang berkesinambungan.
"Harusnya bukan masalah nominal gaji, tapi yang harus dipastikan bagaimana setiap tahun ada peningkatan kesejahteraan, baik guru ASN maupun guru PPPK atau guru honorer," urainya.
Contoh konkret kebijakan yang dianggap lebih penting daripada standarisasi gaji hingga puluhan juta, adalah terkait jaminan sosial.
"Jadi misalkan, lebih banyak diangkat guru honorer menjadi guru ASN, atau diberikan standar tunjangan sebagai perlindungan sosial. Sehingga gap kesejahteraan ASN dan non-ASN semakin menyempit," tutup Bhima.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Partai Demokrat Absen dari Pertemuan Koalisi Prabowo, Apa Dampaknya?
Benny K Harman Tolak Pilkada oleh DPRD, Desak Pertahankan Pemilihan Langsung
Buni Yani Klaim Kejahatan Jokowi Lebih Besar dari Korupsi Najib Razak: Analisis & Kontroversi
KPK Selidiki Kasus Korupsi Kuota Haji 2024: Tersangka, Kronologi, dan Update Terbaru