"Kalau dugaan ini benar, maka KontraS Aceh mengecam keras rencana penghilangan bukti sejarah pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong," ujar Nana.
Menurut Nana, memorialisasi merupakan bagian krusial dari kebenaran peristiwa kekerasan di daerah tersebut. Karena itu jangan sampai praktik peringatan sejarah melalui tugu memorialisasi di Rumoh Geudong dimusnahkan.
Husna juga menegaskan upaya-upaya pemulihan yang tidak partisipatif hanya akan menimbulkan persoalan baru ke depannya.
"Jangan sampai praktik memorial dibajak untuk kepentingan politik semata. Atau, jadi alasan memecah belah dan merugikan kelompok masyarakat korban. Dalam hal ini memastikan partisipasi korban menjadi penting," ujarnya.
Husna mengatakan, janji Presiden Jokowi menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu secara non yudisial, harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Karena itu, Nana berharap pemerintah dan kementerian memberi informasi yang jelas kepada korban dan warga sekitar.
“Termasuk ada informasi satu pintu yang dapat diterima korban dan pihak terkait,” pinta Nana.
“Jangan simpang siur,” tegasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Prabowo Perintahkan Jamin Keamanan Investor Asing, Dukung Investasi LOTTE Rp 64 Triliun
Bonatua Silalahi Laporkan KPU & ANRI ke Bareskrim Soal Ijazah Jokowi: Kronologi Lengkap
Alasan Muhammadiyah Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Status Hukum hingga Rekam Jejak
Risiko Hukum Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh dengan APBN, Prabowo Diperingatkan