Namun, presiden diharapkan tidak melakukan cawe-cawe dengan memanfaatkan perangkat negara yang dikuasai.
“Ini yg saya sampaikan sebelumnya. Silahkan saja Presiden Jokowi punya preferensi utk Pilpres 2024. Namun jangan pernah cawe2, jangan pernah mobilisasi TNI, POLRI, BIN, KPU, ASN, Kepala Daerah, dan pengusaha,” ujar Benny, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi pada Senin (5/6/2023).
Elit Partai Demokrat itu juga berharap presiden tidak melakukan abusing power dengan memperalat kejaksaan, KPK, MA, MK, dan para pembantunya di kabinet untuk mengganggu kubu oposisi dan calon presidennya.
Menurutnya, hal tersebut tidak etis dan termasuk ke dalam jenis bentuk kejahatan demokrasi. Sebaiknya biarkan rakyat menentukan sosok pemimpinnya di masa mendatang.
“Bukan saja tidak etis namun ini adalah bentuk kejahatan demokrasi yg tidak patut terjadi di negeri Pancasila. Biarlah rakyat menentukan pemimpinnya, kewajiban presiden adalah menjaga dn menciptakan iklim yg sehat agar pilihan rakyat dilakukan secara bebas dn rahasia. Vox Populi,Vox Dei,” ujar Benny.
Sumber: suara
Artikel Terkait
PDIP Bantah Keras Hoaks WA Hasto Soal Soeharto: Ini Faktanya
Sepupu Bobby Nasution, Dedy Rangkuti, Bakal Jadi Saksi Kunci di Sidang Suap Proyek Jalan Sumut
Dukungan Rp 57 Juta/Tahun untuk Keluarga 10 Pahlawan Nasional 2025, Termasuk Gus Dur & Soeharto
KPK Tunggu Hasil Sidang Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut untuk Usut Bobby Nasution