Polemik Data Pengadaan Kapal Soroti Tantangan Koordinasi Purbaya dan Trenggono

GELORA.ME - Polemik data antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengenai proyek pengadaan kapal kembali menyoroti tantangan koordinasi antar-kementerian. Perbedaan pandangan ini muncul menyusul pernyataan Purbaya yang mempertanyakan realisasi anggaran, sementara Trenggono menegaskan bahwa pendanaan proyek berasal dari pinjaman luar negeri yang masih dalam proses. Insiden ini bukan hanya soal angka yang berbeda, tetapi menyentuh aspek tata kelola anggaran, efektivitas belanja negara, dan sinkronisasi kebijakan di sektor strategis kelautan.

Dua Perspektif, Satu Proyek

Perselisihan ini berawal dari keheranan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa karena anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan kapal dinilainya belum direalisasikan. Dari sudut pandang fiskal, komitmen dana yang telah dikeluarkan namun belum diikuti dengan pesanan ke galangan kapal dianggap sebagai potensi ketidakefisienan, terutama karena melibatkan skema pembiayaan utang.

Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan dengan konstruksi data yang berbeda. Menurutnya, sumber pendanaan proyek berasal dari pinjaman pemerintah Inggris (UK) yang mekanisme dan prosesnya masih berjalan. Lebih lanjut, eksekusi proyek ini disebut bukan sepenuhnya berada di bawah kendali KKP.

Trenggono menegaskan, "Saya enggak ngerti maksud Pak Purbaya? Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjaman UK, dan sekarang masih berproses, mekanismenya juga sedang dibicarakan."

Menyoroti Akar Masalah: Silo Data dan Perbedaan Pendekatan

Analisis mendasar menunjukkan bahwa perbedaan ini kemungkinan besar bersumber dari dua pendekatan yang berbeda. Kementerian Keuangan bekerja dengan pendekatan makro-fiskal, yang berfokus pada alokasi, pencairan, dan dampak anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara KKP beroperasi dengan pendekatan teknis-sektoral, yang lebih memperhatikan tahapan proyek, proses administrasi pinjaman, dan implementasi di lapangan.

Fenomena "silo mentality", di mana setiap kementerian bekerja dengan sistem dan definisi datanya sendiri, seringkali menjadi penyebab utama kesenjangan informasi semacam ini. Tanpa sistem sinkronisasi data yang real-time, suatu anggaran bisa tercatat "telah dicairkan" di satu sisi, namun secara teknis di lapangan masih "dalam proses", menciptakan kesan yang bertolak belakang.

Purbaya sendiri secara terbuka mengakui kemungkinan adanya kesalahan dalam membaca data. "Oh saya enggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek kan ke galangan, ada enggak yang di-order? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana," ujarnya.

Ia bahkan menambahkan, "Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah. Tapi, sebagian katanya uangnya kata pinjaman. Tapi, pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja."

Dampak Potensial terhadap Sektor dan Kebijakan

Polemik yang terbuka ke publik ini berpotensi menimbulkan beberapa dampak serius. Pertama, ketidakpastian bagi pelaku usaha, khususnya industri galangan kapal dan sektor perikanan yang menunggu kepastian proyek. Kedua, polemik ini dapat memengaruhi efektivitas kebijakan KKP, termasuk program industrialisasi perikanan dan penangkapan terukur yang bertujuan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ketiga, pernyataan publik tentang "rugi" karena dana menganggur dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap tata kelola fiskal negara.

Trenggono menanggapi dengan nada menegaskan pentingnya verifikasi, "Jadi, sebaiknya, Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar."

Momentum untuk Perbaikan Tata Kelola Data

Di balik ketegangan, sikap Purbaya yang membuka ruang koreksi justru menunjukkan celah untuk dialog konstruktif. Pengakuan akan kemungkinan kesalahan data relatif jarang ditemui dalam dinamika birokrasi yang seringkali defensif. Insiden ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama untuk memperkuat integrasi data antara perencanaan fiskal dan implementasi sektoral.

Koordinasi yang lebih ketat dan sistem pertukaran data yang andal sangat dibutuhkan, terutama untuk proyek-proyek strategis yang melibatkan pinjaman luar negeri dan target penerimaan negara yang ambisius. Perdebatan data sejatinya adalah bagian sehat dari perumusan kebijakan, namun ruang yang tepat untuk itu adalah forum internal, bukan di ruang publik yang rentan memicu spekulasi.

Pada akhirnya, yang dinantikan publik bukan sekadar klaim siapa yang datanya benar, tetapi bagaimana kedua kementerian dapat berkolaborasi memastikan kebijakan berjalan efektif, anggaran digunakan secara efisien, dan proyek strategis benar-benar memberikan dampak nyata bagi penguatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.