Trenggono Bantah Purbaya, Dana Kapal dari Pinjaman Luar Negeri Masih Diproses

GELORA.ME - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal anggaran pembelian kapal yang belum dioptimalkan. Dalam respons tertulisnya, Trenggono menyatakan tidak memahami maksud koleganya itu dan menegaskan bahwa proses pendanaan untuk pengadaan kapal masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Trenggono Klarifikasi Sumber dan Mekanisme Pendanaan

Menanggapi langsung pertanyaan yang dilontarkan Purbaya, Trenggono memberikan penjelasan rinci mengenai asal usul dana. Ia menekankan bahwa sumber pendanaan berasal dari pinjaman luar negeri, bukan dari anggaran rutin yang dikelola langsung oleh kementeriannya. Proses tersebut, menurutnya, masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

“Saya enggak ngerti maksud Pak Purbaya? Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjaman UK, dan sekarang masih berproses, mekanismenya juga sedang dibicarakan,” jelas Trenggono melalui keterangan tertulis pada Selasa (10/2).

Lebih lanjut, Trenggono membeberkan bahwa eksekusi teknis pinjaman tersebut tidak berada di bawah kendali KKP. Otoritas pelaksanaannya justru berada di tangan Badan Logistik Pertahanan. Peran KKP, tuturnya, lebih terfokus pada penyiapan aspek teknis kapal serta penyediaan tenaga kerja yang kompeten.

Permintaan Validasi Data Sebelum Berkomentar

Dalam respons yang cukup tegas, Menteri Trenggono menyarankan agar Menteri Keuangan melakukan pengecekan ulang terhadap data internal sebelum menyampaikan pernyataan publik. Imbauan ini menyiratkan adanya kemungkinan kesenjangan informasi di tubuh Kemenkeu sendiri mengenai progres proyek strategis ini.

“Jadi sebaiknya, Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar,” tambahnya.

Pernyataan ini menjadi puncak dari klarifikasi yang disampaikan Trenggono, menunjukkan ketidaksetujuannya atas tuduhan bahwa anggaran yang telah dicairkan tidak digunakan.

Latar Belakang Kekesalan Menteri Keuangan

Komentar Purbaya yang memantik respons ini disampaikan dalam sebuah acara revitalisasi galangan kapal di Jakarta. Saat itu, ia mengungkapkan keheranannya karena menerima aduan dari pelaku industri galangan kapal dalam negeri yang belum mendapat pesanan dari KKP, padahal anggarannya telah disiapkan.

Dari sudut pandang kebijakan fiskal, Purbaya menilai hal ini sebagai sebuah ketidakwajaran. Anggaran yang telah diambil dari utang dan dialokasikan, jika tidak segera dieksekusi, dinilai dapat membebani negara dan menyia-nyiakan momentum mendorong pertumbuhan ekonomi melalui industri domestik.

“Berapa dari pemda yang sudah terima (order kapal) dari KKP? Belum? Kan aneh, enggak masuk akal. Uangnya (sudah) gua keluarin, order-nya enggak ada. Ini apa-apaan? Ini kurang aktif apa gimana?” ujar Purbaya dalam kesempatan tersebut.

“Kenapa KKP belum ada order di sana (industri kapal dan galangan kapal domestik)? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya sudah saya anggarin loh, rugi saya Pak, sudah ngutang, disalokasi, enggak dipakai,” lanjutnya dengan nada kesal.

Perbedaan penekanan antara kedua menteri ini menyoroti kompleksitas koordinasi dalam proyek pemerintah berskala besar. Di satu sisi, Kemenkeu mendorong efisiensi penyerapan anggaran untuk stimulasi ekonomi. Di sisi lain, KKP menekankan pentingnya mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku untuk proyek dengan pendanaan khusus, yang prosesnya melibatkan lintas lembaga dan membutuhkan waktu tidak sebentar.