Kementerian Agama Gelar Rapat Koordinasi Nasional untuk Perkuat Moderasi Beragama

GELORA.ME - Sejumlah kementerian dan lembaga negara, termasuk perwakilan dari Kepolisian RI dan TNI, menggelar rapat koordinasi di Jakarta pada Kamis, 5 Februari 2026. Pertemuan yang digagas Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama ini bertujuan menyelaraskan arah kebijakan, indikator capaian, serta program bersama untuk penguatan moderasi beragama sepanjang tahun ini.

Fondasi Moderasi Beragama dalam Dialog dan Praktik

Rapat dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, yang mewakili Menteri Agama. Dalam sambutannya, Amin menekankan bahwa fondasi utama dari upaya ini terletak pada dialog antaragama yang konstruktif serta pendalaman ajaran agama yang menitikberatkan pada nilai-nilai kedamaian. Menurutnya, Indonesia dengan tingkat religiositas yang tinggi memiliki modal sosial yang kuat untuk diarahkan pada praktik keberagamaan yang lebih substantif dan berdampak positif bagi kehidupan bersama.

“Narasi dan semangat untuk memperdalam serta menerapkan ajaran agama dalam praktik kehidupan bermasyarakat, perlu terus disuarakan,” ujarnya. “Ini diperlukan agar terbentuk kesadaran kolektif dalam membangun Indonesia yang rukun dan damai di tengah perbedaan.”

Amin menambahkan bahwa tantangan ke depan adalah bagaimana menyebarluaskan pemahaman ini secara efektif. “Tugas Kementerian Agama dan Sekretariat Bersama adalah memastikan pesan beragama seperti ini dapat tersampaikan dengan baik,” tegasnya. Beberapa program strategis seperti ekoteologi dan kurikulum berbasis cinta disebutkan sebagai upaya konkret yang sedang dikembangkan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Kebijakan Strategis yang Butuh Kolaborasi Lintas Sektor

Kepala BMBPSDM, Muhammad Ali Ramdhani, dalam paparannya menegaskan bahwa penguatan moderasi beragama adalah kebijakan strategis nasional. Oleh karena itu, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi yang solid, bukan hanya dari Kementerian Agama, melainkan juga dari seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Penguatan moderasi beragama tidak dapat dijalankan oleh Kementerian Agama semata, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan,” jelas Ramdhani.

Ia juga memaparkan sejumlah capaian yang telah diraih sepanjang 2025, seperti pelatihan bagi calon dai di daerah 3T, penguatan kapasitas guru madrasah, serta kampanye di wilayah lintas agama. Pengembangan Rumah Moderasi Beragama dan penguatan 1.000 Kelurahan Moderasi Beragama menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi di tingkat akar rumput.

Menyelaraskan Arah di Tengah Dinamika Nasional

Ramdhani menyadari bahwa dinamika nasional dan lingkungan strategis terus berubah, termasuk dengan adanya perkembangan isu sosial-keagamaan dan penyesuaian fokus program pemerintahan yang baru. Forum koordinasi seperti ini dinilai krusial untuk memastikan semua pihak bergerak dalam satu koridor yang sama.

“Oleh karena itu, diperlukan forum koordinasi yang mampu menyelaraskan kebijakan, instrumen pengukuran, serta perencanaan program lintas sektor agar sejalan dengan arah pembangunan nasional,” tuturnya.

Pertemuan yang Menjembatani Berbagai Pihak

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian koordinator, kementerian teknis, hingga lembaga penegak hukum. Hadirnya perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemenko Perekonomian, serta kementerian seperti Komunikasi dan Informatika, Bappenas, hingga Kemenpora menunjukkan pendekatan holistik yang diambil. Kehadiran unsur Kejaksaan Agung, Polri, dan TNI juga menggarisbawahi pentingnya aspek keamanan dan penegakan hukum dalam mendukung iklim moderasi.

Secara keseluruhan, Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama Moderasi Beragama Tahun 2026 ini berfungsi sebagai wahana strategis untuk memperbarui komitmen dan pemahaman bersama. Tujuannya jelas: menyelaraskan langkah dan program kerja lintas sektor demi memperkuat moderasi beragama sebagai salah satu pilar kerukunan bangsa.