Demo Buruh Jawa Barat 2025: 10.000 Pekerja Demo Tuntut Revisi UMSK Dedi Mulyadi

Menurut Suparno, masalah bermula ketika UMSK yang disahkan hanya mencakup 12 dari 19 kabupaten/kota, dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tidak sesuai rekomendasi daerah. Setelah buruh berdemo, Pemprov Jabar dianggap menyetujui permintaan revisi.

"Namun, kenyataannya di malam tahun baru keluar SK Gubernur untuk 17 kabupaten/kota, minus Kota Bogor dan Kabupaten Garut. Revisinya pun masih belum sesuai," ujarnya.

Ia juga mengkritik pengelompokan usaha dalam SK tersebut yang dinilai tidak logis. Hanya 122 dari sekitar 486 jenis usaha yang tercantum. Perusahaan multinasional seperti pabrik Nike dan Adidas, serta industri alat kesehatan dan kimia yang berisiko tinggi, justru tidak dimasukkan, sementara pabrik kecap dan kue dimasukkan.

Kekecewaan Mantan Tim Pemenangan Dedi Mulyadi

Suparno yang mengaku sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Dedi Mulyadi pada Pilgub Jabar merasa dikhianati. Ia menyebut Gubernur pernah berjanji meningkatkan kesejahteraan buruh dan menerapkan UMSK dengan benar saat masa kampanye.

"Saya berkeliling hampir ke semua basis buruh seperti Bekasi dan Karawang untuk mensosialisasikan dan mendukungnya. Hasilnya, di wilayah basis buruh, Dedi Mulyadi menang. Tapi setelah menang, justru menyakiti hati buruh. Tidak ada satu pun janji yang terbukti," tutur Suparno dengan nada kecewa.

Ia menambahkan bahwa hingga kini, Gubernur dinilai tidak membuka ruang dialog dengan pimpinan serikat buruh untuk membahas permasalahan upah ini.