Sengketa Lahan Jusuf Kalla: Keterlibatan Lippo Grup dan Dugaan Mafia Tanah

Kasus sengketa lahan mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (JK) di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, semakin panas. Lahan seluas 16,4 hektare yang dikelola PT GMTD ini diduga kuat melibatkan praktik mafia tanah dan keterlibatan pihak-pihak tertentu, termasuk Lippo Grup.

Keterlibatan Petinggi TNI dalam Sengketa Lahan

Isu keterlibatan petinggi TNI sebagai beking dalam kasus ini mencuat. Salah satu nama yang disebut adalah Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja. Foto yang beredar menunjukkan kehadirannya di sekitar lokasi sengketa.

Namun, Achmad membantah terlibat. Ia mengklaim hadir hanya untuk memastikan tidak ada unsur TNI dari satuan kewilayahan, seperti Kodim atau Koramil, yang ikut campur dalam sengketa tersebut. "Tempat saya berdiri itu bukan di lokasi eksekusi, tapi di luar pagar," tegas Achmad.

Dugaan Mafia Tanah dan Klaim Said Didu

Mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu lewat akun X-nya menuding adanya beking mafia tanah. Ia menyebut ada perwira tinggi bintang dua dari Mabes TNI AD, Korps Marinir, dan perwira tinggi Mabes Polri dari dua unit yang terlibat dalam "eksekusi abal-abal" lahan milik JK.

Said Didu juga menyatakan bahwa foto-foto saat eksekusi telah beredar terbatas dan aparat yang bersikap netral sedang dalam proses mutasi.

Lippo Grup Bantah Terlibat Penyerobotan Lahan

CEO Lippo Group, James Riady, secara tegas membantah klaim bahwa perusahaannya menyerobot lahan milik JK. "Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo," ujar James Riady.

Meski demikian, James mengakui bahwa Lippo Grup adalah salah satu pemegang saham di PT GMTD, perusahaan yang mengklaim hak atas lahan sengketa tersebut.

Kemarahan Jusuf Kalla dan Teguran untuk Lippo

Menanggapi situasi ini, Jusuf Kalla menyatakan kekesalannya. Ia menegaskan bahwa yang terjadi adalah kebohongan dan rekayasa. "Itu permainan Lippo, itu ciri Lippo itu. Jadi jangan main-main di sini, Makassar ini," kata JK dengan nada tegas.

Kasus sengketa lahan Jusuf Kalla ini terus menjadi sorotan, menyoroti kompleksnya masalah pertanahan dan dugaan praktik tidak sehat di Indonesia. Perkembangan kasus ini patut untuk terus diikuti.