Dugaan Mark-Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: CISA Desak KPK Selidiki Kemenhub hingga Bappenas

Dugaan penggelembungan biaya atau mark-up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang kini dikenal sebagai Whoosh semakin menguat. Lembaga think tank Center for Indonesia Strategic Actions (CISA) mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa, menegaskan bahwa akar masalah utama harus dicari pada pihak yang bertanggung jawab merancang dan menyetujui proyek strategis nasional ini.

“Perlu menyelidiki, namun jika melihat tanggung jawab utama terletak pada struktur kelembagaan yang merancang dan menyetujui proyek ini,” ucap Herry.

Pihak yang Bertanggung Jawab atas Dugaan Mark-Up Whoosh

Herry Mendrofa menegaskan, entitas yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam skema ini adalah:

• Konsorsium BUMN dalam PT KCIC.
• Kementerian teknis terkait, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian BUMN.
• Lembaga perencana negara seperti Bappenas.

Menurutnya, Bappenas memiliki peran sentral dalam menetapkan skema pembiayaan, target waktu, dan standar efisiensi proyek.

KPK Dinilai Lambat Tangani Dugaan Korupsi Kereta Cepat

Sorotan ini muncul setelah Anthony Budiawan, Redaktur Pelaksana Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan (PEPS), menyatakan heran mengapa KPK masih menunggu laporan resmi. Menurut perhitungannya, dugaan kuat mark-up pada proyek Whoosh berkisar antara 20 hingga 60 persen.

Anthony menyebut komisioner KPK perlu diragukan kompetensinya jika menunggu laporan atas indikasi yang sudah jelas terlihat.