Purbaya mengungkapkan alasan mengapa Kementerian Keuangan memangkas dana bagi hasil (DBH) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta sudah ditetapkan Rp 95 triliun pada 2026. Namun setelah DBH dipangkas hampir Rp 15 triliun, APBD provinsi tersebut hanya tersisa Rp 79 triliun. Secara daerah, pemangkasan di APBD DKI Jakarta ini cukup besar dibandingkan provinsi lainnya.
Menurut Purbaya, pemotongan DBH Pemda dilakukan karena adanya keterbatasan fiskal pemerintah. Ia akan melakukan tinjauan atas kebijakan ini pada akhir kuartal I dan pertengahan kuartal kedua tahun depan. Jika semua membaik, dia memastikan akan mengembalikan DBH yang dipangkasnya ke dalam APBD Pemda.
Pramono Anung memastikan pihaknya menerima kebijakan ini tanpa komplain. Dia memahami bahwa kebijakan ini tidak hanya dirasakan daerahnya, tetapi juga daerah lainnya. Oleh karena itu, pemerintahnya juga akan mencari cara kreatif untuk menopang pembiayaan APBD.
Pertemuan Purbaya dan Pramono menandai sinkronisasi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah di tengah tekanan APBD Jakarta yang turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Partai Buruh & KSPI Tolak Penghapusan Pilkada Langsung: Ancaman bagi Upah Buruh dan Demokrasi
SBY Tegaskan Persaudaraan Modal Utama Bangsa Kuat, Peringatkan Bahaya Konflik Internal
Gus Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji 2024: Kronologi, Dugaan, dan Sindiran Yudo Sadewa
Hegemoni AS di Venezuela: Intervensi, Minyak, dan Ancaman Demokrasi