Kantor kejaksaan Israel mengatakan kepada Forbes, permintaan penghapusan terhadap semua raksasa media sosial telah meningkat 10 kali lipat sejak serangan lintas batas Hamas meletus pada 7 Oktober lalu. Israel kemudian membalas serangan Hamas dengan membombardir Gaza yang menyebabkan lebih dari 15.000 warga sipil meninggal dunia, termasuk lebih dari 7.000 anak-anak dan wanita.
Kantor kejaksaan Israel mengatakan bahwa Telegram, yang digunakan oleh akun-akun yang terkait dengan Hamas, tidak memenuhi permintaannya.
"Ada tantangan besar dalam kerja sama mereka," kata juru bicara kantor kejaksaan Israel, Hadar Katz.
YouTube yang berada di bawah perusahaan induk Google mengatakan, mereka telah melihat masuknya konten yang melanggar di platform tersebut sejak perang dimulai.
"Menyusul serangan Hamas di Israel dan meningkatnya konflik yang kini terjadi di Israel dan Gaza, kami telah menghapus puluhan ribu video berbahaya dan menghentikan ratusan saluran," ujar juru bicara YouTube, Sarah Colvin-Rowley.
Perusahaan teknologi secara teratur menerima tuntutan dari pemerintah untuk menghapus sejumlah konten. Dalam laporan transparansi terbarunya, TikTok mengatakan bahwa mereka telah menerima hampir 2.300 permintaan pada paruh kedua 2022, sebanyak 82 di antaranya berasal dari Israel. Sementara permintaan dari AS hanya 11 dan dari Rusia sebanyak 335 permintaan.
Sementara itu, Google menerima 60.000 permintaan pada paruh pertama 2023. Sebanyak 223 permintaan dari Israel, 359 permintaan dari AS, dan 36.000 permintaan dari Rusia. Adapun Meta tidak merilis informasi tentang permintaan penghapusan.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
Indonesia Stop Impor Solar 2026: Dampak RDMP Balikpapan & Akhir Antrean Truk
Pria Tertua Arab Saudi Meninggal di Usia 142 Tahun, Miliki 134 Keturunan
Partai Buruh & KSPI Tolak Penghapusan Pilkada Langsung: Ancaman bagi Upah Buruh dan Demokrasi
SBY Tegaskan Persaudaraan Modal Utama Bangsa Kuat, Peringatkan Bahaya Konflik Internal