Partai Buruh Tolak Pilkada Lewat DPRD, Usul Sistem Transparan untuk Tekan Politik Uang

Pilkada Langsung adalah Hasil Perjuangan Reformasi

Ia menekankan bahwa sistem pemilihan langsung merupakan hasil perjuangan berat Reformasi yang tidak boleh diabaikan. “Ada darah rakyat, mahasiswa, dan buruh yang tertumpah untuk memastikan presiden dan kepala daerah dipilih langsung. Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal?” kata Said Iqbal.

Usulan Partai Buruh untuk Tekan Biaya dan Politik Uang

Menanggapi anggapan Pilkada langsung berbiaya tinggi, Said Iqbal menyatakan bahwa sumber pemborosan sebenarnya terletak pada praktik politik uang, bukan pada mekanisme pemilihannya. Untuk itu, Partai Buruh mengusulkan revisi aturan pemilu untuk meningkatkan transparansi.

Usulan konkretnya adalah mewajibkan penyampaian hasil penghitungan suara di setiap TPS (daftar suara, tabulasi, rekapitulasi) kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, setiap pihak dapat saling mengawasi dan memantau.

“Ketika semua partai mengetahui hasil suara masing-masing secara terbuka, ruang untuk manipulasi dapat ditekan secara signifikan,” jelas Said Iqbal yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Komitmen Partai Buruh untuk Demokrasi Langsung

Partai Buruh menegaskan kembali komitmennya untuk mempertahankan sistem Pilkada langsung. Langkah ini dinilai crucial untuk menjaga semangat demokrasi, kedaulatan rakyat, dan menghormati perjuangan era Reformasi.