MAI Adukan Polda Sumbar ke Tim Reformasi Polri: Kinerja Lamban Tangani Tambang Ilegal di Solok

"Negara jangan pura-pura tidak tahu. Kalau hukum bisa dibeli, maka keadilan sudah mati di bumi adat ini. Kami menuntut penjelasan terbuka dari Polda Sumbar dan Polres Solok," ketusnya dengan nada tegas.

Langkah Eskalasi: MAI Laporkan ke Tim Reformasi Polri dan DPR

Akibat ketidakpuasan ini, MAI berencana mengambil langkah eskalasi dengan melayangkan laporan resmi. Laporan akan ditujukan kepada Tim Reformasi Polri dan Komisi III DPR RI untuk menindaklanjuti dugaan pembiaran dan kelambanan proses hukum kasus tambang ilegal Sulit Air.

"Kami sudah siapkan laporan resmi ke Tim Reformasi Polri. Jika aparat di daerah tidak mampu menegakkan hukum, biar pusat yang turun tangan," pungkas Rafik mengakhiri pernyataannya.

Kasus tambang ilegal di Solok ini semakin menguatkan tuntutan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di sektor sumber daya alam, khususnya di wilayah-wilayah adat.