Rocky Gerung Kritik Gelar Pahlawan Nasional Soeharto: Sejarah Bukan Cuma Survei!

- Rabu, 12 November 2025 | 08:50 WIB
Rocky Gerung Kritik Gelar Pahlawan Nasional Soeharto: Sejarah Bukan Cuma Survei!
Polemik Gelar Pahlawan Nasional Soeharto: Rocky Gerung Kritik Penetapan Berdasarkan Survei

Polemik Gelar Pahlawan Nasional Soeharto: Rocky Gerung Kritik Penetapan Berdasarkan Survei

Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, terus memicu polemik di kalangan publik. Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pandangan kritisnya mengenai hal ini.

Rocky Gerung: Publik Mengalami Disinformasi Sejarah

Menurut Rocky Gerung, masyarakat saat ini mengalami disinformasi sejarah yang kemudian dimanfaatkan oleh algoritma lembaga survei. Ia menyoroti bagaimana ketidakpahaman publik dimanfaatkan untuk membentuk narasi statistik.

"Kita mengerti bahwa memang ada situasi di mana publik itu terombang-ambing dengan informasi historis, lalu dimanfaatkan kebimbangan publik itu, ketidakpahaman publik itu lalu dibenamkan di statistik," ujar Rocky dalam kanal YouTube pribadinya, Selasa malam, 11 November 2025.

Survei KedaiKopi: 80,7% Masyarakat Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Sebelum penetapan gelar pahlawan pada 10 November 2025, survei yang dirilis KedaiKopi menyebutkan sebanyak 80,7 persen masyarakat Indonesia setuju Soeharto dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Rocky Gerung melihat hal ini sebagai masalah serius dalam dinamika politik Indonesia.

Sejarah Menjadi Permainan Statistik?

Rocky Gerung menjelaskan bahwa problem utamanya adalah politik yang akhirnya hanya ditentukan oleh hasil survei. Ia menegaskan adanya upaya untuk mengubah sejarah menjadi permainan statistik.

"Di situ problemnya bahwa politik akhirnya hanya ditentukan oleh hasil survei, bahwa ada semacam upaya untuk bukan sekadar memalsukan sejarah, tapi membuat sejarah itu berubah menjadi permainan survei, sejarah menjadi permainan statistik," jelasnya.

Kritik untuk Tokoh Kiri di Kabinet

Rocky Gerung juga menyayangkan sikap para tokoh beraliran kiri yang kini duduk di kabinet yang justru diam dengan fenomena tersebut. Ia menilai mereka seharusnya bersuara menentang penetapan yang berdasarkan survei.

"Apalagi kalau kita mau ucapkan secara jujur, itu fraksi kiri di kabinet tidak bersuara. Menteri-menteri yang berasal dari kalangan kiri itu mengiyakan hasil survei," tandasnya.

Editor: Rizky Handoko

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar