GELORA.ME - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan evaluasi kritis terhadap penyaluran dana desa selama satu dekade terakhir. Dalam sebuah forum ekonomi, Jumat (13/2/2026), ia menyatakan bahwa dana yang dialokasikan untuk desa kerap tidak tepat sasaran dan menjanjikan perubahan sistemik untuk memastikan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Pernyataan dalam Forum Ekonomi
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto saat berbicara dalam acara Indonesia Economic Outlook yang digelar di Danantara. Dalam forum itu, Presiden secara terbuka mengakui adanya persoalan serius dalam tata kelola dana desa selama periode sepuluh tahun sebelumnya.
"Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat," ujarnya.
Korupsi di Tingkat Desa sebagai Bukti
Prabowo kemudian merujuk pada fenomena penegakan hukum sebagai indikasi konkret dari masalah tersebut. Ia menilai, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala desa menjadi bukti nyata bahwa akuntabilitas pengelolaan dana tersebut masih lemah.
"Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut," imbuhnya.
Arah Kebijakan Baru dan Program Koperasi
Merespons kondisi itu, pemerintah menyiapkan perubahan arah kebijakan. Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengarahkan dana desa agar benar-benar digunakan untuk kepentingan langsung rakyat. Salah satu wujudnya adalah melalui program Koperasi Merah Putih.
"10 tahun sudah kita berikan. Dan sekarang kita akan mengarahkan," jelasnya.
Dalam penjelasan lebih lanjut, ia memaparkan bahwa koperasi tersebut akan menjadi pusat layanan terpadu di tingkat desa. Rancangannya mencakup sejumlah fasilitas penunjang kesejahteraan dasar masyarakat.
"Di situ akan ada Farmasi Desa Murah. Obat generik akan sampai. Akan ada Klinik Desa. Akan ada gerai untuk super micro financing untuk membantu menghilangkan peran daripada rentenir," tutur Prabowo.
Infrastruktur Pendukung dan Akses Langsung
Untuk mendukung operasional koperasi, pemerintah akan melengkapinya dengan infrastruktur seperti gudang dan cold storage. Tujuannya adalah menciptakan sebuah ekosistem yang mampu memberikan layanan kesehatan dan keuangan secara mandiri di tingkat desa.
Presiden juga menekankan pentingnya akses langsung dan syarat yang ringan bagi masyarakat. Dengan skema ini, diharapkan seluruh barang subsidi dapat diterima masyarakat tanpa terdistribusi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kita akan beri bunganya yang sangat-sangat mudah, sangat ringan untuk mereka-mereka. Semua barang subsidi akan punya akses, rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran," tegasnya.
Artikel Terkait
Penggugat Ijazah Jokowi Dilaporkan ke Polda Metro atas Dugaan Pemalsuan Ijazahnya Sendiri
Clairmont Laporkan Youtuber Codeblu ke Bareskrim atas Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Pemerasan
Caleg NasDem Laporkan Wagub Sulsel ke Bareskrim atas Dugaan Pengaduan Palsu
Relawan Bersihkan 1,7 Km Jalan Utama yang Tertutup Material Banjir di Aceh Tamiang