Indonesia Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026: Arti, Komitmen, dan Dampaknya

Visi “Presidency for All” dan Prinsip yang Dipegang Teguh

Memasuki tahun ke-20 Dewan HAM PBB, Indonesia mengusung tema kepemimpinan “Presidency for All”. Fokusnya adalah pada pendekatan yang inklusif dan partisipatif, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari negara anggota dan non-anggota, lembaga PBB, hingga organisasi masyarakat sipil.

Sidharto menekankan komitmen Indonesia pada prinsip inti Dewan HAM: universality, objectivity, non-selectivity, serta perlakuan yang adil dan setara terhadap semua hak, termasuk hak atas pembangunan.

Agenda Prioritas dan Kelanjutan Kerja

Dalam masa kepemimpinannya, Indonesia berkomitmen untuk:

• Menciptakan ruang dialog yang inklusif dan saling menghormati.
• Meningkatkan pencegahan diskriminasi dan promosi kesetaraan gender.
• Memperkuat partisipasi negara kurang berkembang (LDCs) dan negara kepulauan kecil (SIDS).
• Melanjutkan agenda efisiensi dan rasionalisasi kerja Dewan HAM.

Makna dan Dampak bagi Posisi Indonesia di Dunia

Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 merupakan pengakuan signifikan dari komunitas internasional. Peristiwa ini memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor kunci dan bridge builder (penjembatani) dalam diplomasi multilateral global, khususnya pada isu-isu strategis hak asasi manusia.