Kritik Pedas Islah Bahrawi ke Pemerintahan Prabowo: Demokrasi Mundur?

Kritik Islah menyoroti salah satu wacana panas dari Presiden Prabowo, yaitu usulan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini dilontarkan Prabowo dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, dengan alasan efisiensi biaya pemilu.

Prabowo mencontohkan sistem serupa yang diterapkan di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India. Menurutnya, sistem pemilu langsung di Indonesia saat ini terlalu mahal dan perlu diperbaiki.

Wacana ini telah mendapat dukungan awal dari sejumlah partai politik koalisi pendukung pemerintah, termasuk Partai Gerindra, Golkar, PKB, Partai Ummat, dan NasDem. Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan usulan tersebut layak untuk dipertimbangkan.

Latar Belakang dan Posisi Politik Islah Bahrawi

Islah Bahrawi diketahui merupakan pendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024, yang memperoleh sekitar 16% suara. Pernyataannya ini menegaskan posisi kritisnya di luar pemerintahan terhadap berbagai kebijakan yang dianggap mengancam ruang demokrasi.

Kesimpulan: Pro Kontra Arah Demokrasi Indonesia

Kritik tajam dari Islah Bahrawi ini menyulut kembali perdebatan mengenai arah demokrasi dan reformasi di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah mengusulkan efisiensi melalui perubahan sistem pilkada. Di sisi lain, kalangan aktivis dan pengkritik memandang langkah-langkah tersebut berpotensi mengurangi partisipasi langsung rakyat dan menguatkan kendali elit politik di DPRD. Perkembangan wacana ini akan terus menjadi sorotan publik dalam menentukan masa depan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.