Analisis Mendalam Pilkada Campuran: Solusi Tekan Biaya Politik atau Pintu Baru bagi Oligarki?

Wacana perubahan model pemilihan kepala daerah atau pilkada menjadi sistem campuran berjenjang—menggabungkan pemilihan langsung rakyat dengan pemilihan oleh DPRD—kini semakin menguat. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, memberikan analisis tajam mengenai kelebihan, kekurangan, serta potensi pelanggaran seperti politik uang dan pengaruh oligarki dalam model baru ini.

Kelebihan Pilkada Campuran: Tekan Biaya Politik dan Politik Uang

Prof. Didik menyoroti satu kelebihan utama dari sistem campuran, yaitu kemampuannya menekan biaya politik yang sangat tinggi dalam pilkada langsung. "Pilkada langsung saat ini memicu biaya kampanye sangat mahal, bersaing dengan cara kotor, politik uang," ujarnya.

Menurutnya, praktik pilkada langsung di TPS dinilai menyuburkan "pelacuran politik", di mana suara dapat dibeli. Kandidat yang terpilih kemudian merasa perlu mengembalikan dana kampanye besar tersebut, seringkali melalui jalan korupsi. "Praktek demokrasi langsung seperti ini kemudian muncul ketergantungan kandidat pada cukong," tuturnya.

Dalam sistem campuran berjenjang, tahap pertama pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat dengan kampanye terbatas. Hasilnya kemudian diserahkan ke DPRD terpilih untuk tahap akhir. Model ini diyakini dapat memutus mata rantai perdagangan suara langsung ke pemilih dan mencegah korupsi pasca-pemilihan sebagai dampak ikutan.

Kekurangan dan Risiko Besar: Transaksi Politik di Tingkat DPRD

Namun, Prof. Didik juga dengan gamblang memaparkan kelemahan sistem ini. "Kelemahan cara ini juga sangat gamblang, yakni ada potensi transaksi politik di DPRD," tegasnya.