Kritik Otoritarianisme & Miliarisasi Prabowo-Gibran: Analisis Busyro Muqoddas dan Akademisi UII

Menguatnya Miliarisasi dalam Program Pemerintahan

Forum tersebut juga menyoroti menguatnya peran militer dalam sejumlah program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), lumbung pangan, dan penanganan bencana. Pusat Studi HAM UII mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk militerisasi program prioritas dan penunjukan personel TNI/Polri aktif di jabatan sipil.

Kepala Pusat Studi HAM UII, Eko Riyadi, menjelaskan bahwa militer kini terlibat dari aktivitas yang remeh hingga jabatan penting kenegaraan. Dominasi ini, menurutnya, menunjukkan presiden menganggap militer lebih kompeten daripada sipil, dan berpotensi melemahkan supremasi sipil serta kewenangan pemerintah daerah.

Demokrasi yang Hanya Prosedural dan Kebangkitan Otoritarianisme

Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII, Masduki, memperingatkan bahwa tidak ada negara dengan unsur militer dominan yang berhasil menuju tatanan demokratis. Ia mencontohkan Thailand dan Myanmar. Di Indonesia, otoritarianisme ala Orde Baru dinilai kembali hidup, didukung nostalgia publik.

Masduki menyimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini hanya menekankan pada prosedur, bukan substansi. Hasilnya, pemerintahan menjalankan praktik otokratik legalisme, di mana pemimpin otoriter menggunakan prosedur hukum untuk memperkuat kekuasaan dan melemahkan fungsi kontrol dalam negara demokratis. "Demokrasi dan reformasi telah berhenti," ujarnya.