Mantan Ketua KPK dan Akademisi UII Soroti Otoritarianisme dan Miliarisasi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, menyoroti kembalinya otoritarianisme yang ditandai dengan maraknya penangkapan aktivis dan masyarakat sipil secara sewenang-wenang. Menurutnya, situasi ini merupakan warisan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pelemahan Masyarakat Sipil dan Diamnya Kampus

Busyro menyatakan bahwa sejak era Jokowi telah terjadi pelemahan masyarakat sipil dengan meningkatnya represi terhadap aktivis, yang ia sebut sebagai upaya "mereplikasi era Soeharto". Kritiknya disampaikan dalam forum refleksi akhir tahun 2025 yang digelar Pusat Studi HAM bersama Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta.

Ia juga menyindir kalangan kampus yang dinilai tidak banyak bersuara kritis terhadap berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merugikan masyarakat, seperti food estate dan Rempang Eco City. Busyro mengibaratkan akademisi yang diam seperti sedang "minum pil tidur" dan tindakan tersebut berbahaya karena dianggap membiarkan kejahatan.

Kritik terhadap Pelemahan Lembaga Negara dan Dinasti Politik

Lebih lanjut, Busyro mengkritik pelemahan berbagai lembaga negara. Ia menyebut sumber masalahnya adalah Undang-Undang Partai Politik yang muncul sejak pemerintahan Jokowi, yang menyebabkan lemahnya kaderisasi dan memunculkan praktik dinasti politik. "Indonesia bukan hanya krisis kepemimpinan, tapi tidak ada kepemimpinan," tegasnya.