Gagasan Negara Serikat RIS: Solusi Atas Sentralisasi dan Ketimpangan Daerah?

• Kegagalan Distribusi Kesejahteraan: Sistem sentralistik sering dinilai membuat pembangunan daerah tertinggal karena ketergantungan berlebihan pada komando dan alokasi dari pusat.
• Mencegah Monopoli Kekuasaan: Sistem federal dapat meminimalisir lahirnya figur penguasa tunggal yang dominan secara nasional. Kekuasaan yang tersebar memungkinkan mekanisme checks and balances yang lebih organik.
• Efisiensi dan Kemandirian Ekonomi Daerah: Dengan otonomi yang lebih luas, terutama dalam mengelola sumber daya alam, daerah didorong untuk lebih mandiri, kreatif, dan kompetitif, mirip dengan model yang diterapkan di Amerika Serikat, Australia, atau Malaysia.

Kerangka Transisi Menuju Federasi yang Berkeadilan

Agar transisi ke RIS tidak menimbulkan kesenjangan baru, diperlukan kerangka transisi yang bertanggung jawab, seperti:

• Integrasi Wilayah Strategis: Mempertimbangkan integrasi daerah kurang mampu dengan provinsi atau negara bagian yang lebih maju berdasarkan analisis ekonomi yang matang.
• Internasionalisasi Daerah Tertinggal: Menetapkan kawasan tertentu sebagai zona ekonomi khusus untuk menarik investasi langsung, sehingga mampu mandiri secara finansial.
• Solidaritas Antar-Negara Bagian: Mewajibkan mekanisme subsidi silang atau bantuan pembangunan dari negara bagian yang kaya kepada yang masih berkembang dalam semangat persatuan.

Penutup: Nasionalisme dan Keadilan Sosial dalam Bingkai Baru

Mengubah bentuk negara menjadi RIS tidak serta-merta bertentangan dengan nilai nasionalisme atau Pancasila. Justru, upaya menciptakan sistem yang lebih adil merupakan perwujudan dari sila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Gagasan ini hadir sebagai respons atas keresahan publik terhadap konsentrasi kekuasaan dan ketimpangan. Dalam sistem federal, "syahwat" politik di tingkat pusat dapat diredam karena setiap daerah memiliki kedaulatan yang lebih besar untuk melindungi kepentingan rakyatnya.

Penulis adalah Advokat, jurnalis, dan pakar ilmu peran serta masyarakat.