China Dukung Penuh Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB Periode 2026

Pemerintah China secara resmi menyatakan dukungan penuhnya kepada Indonesia yang akan memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2026. Pernyataan dukungan ini menegaskan komitmen kuat hubungan bilateral kedua negara di forum multilateral.

Pernyataan Resmi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China

Dukungan penuh China disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul terpilihnya Indonesia sebagai kandidat tunggal Ketua Dewan HAM PBB dari Kelompok Asia-Pasifik.

“China mendukung Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden baru Dewan HAM PBB dan siap meningkatkan dialog serta kerja sama dengan semua pihak,” tegas Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (25/12/2025).

Proses dan Jadwal Penetapan Presiden Dewan HAM PBB

Indonesia telah disepakati oleh anggota Kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM PBB untuk dinominasikan sebagai Presiden periode 2026. Penetapan resmi dijadwalkan akan dilaksanakan dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.

Momen bersejarah ini akan bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya badan HAM utama PBB tersebut. Jika terpilih secara resmi, posisi prestisius ini akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Suryodipuro.

Komitmen China untuk Kerja Sama HAM Global

Lin Jian lebih lanjut menegaskan kesiapan China untuk memperkuat kolaborasi dengan Indonesia. Tujuannya adalah mendorong agenda HAM global yang konstruktif dan berbasis dialog, bukan konfrontasi.

“Kami siap bekerja sama untuk mempraktikkan multilateralisme sejati dan bersama-sama mempromosikan perkembangan isu hak asasi manusia internasional yang sehat,” jelasnya.

Respons dan Komitmen Pemerintah Indonesia

Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan peran kepemimpinan di Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang. Pemerintah berencana memanfaatkan momentum kepemimpinan ini untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih konstruktif dan berorientasi pada kerja sama nyata.

Mekanisme Kepemimpinan dan Keanggotaan Dewan HAM PBB

Kepemimpinan Dewan HAM PBB berjalan dengan sistem rotasi kawasan regional. Tahun 2026 merupakan giliran Kelompok Asia-Pasifik untuk memimpin. Indonesia sendiri saat ini sedang menjalani masa keanggotaan di Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026.

Keanggotaan di dewan ini dipilih melalui pemungutan suara langsung dan rahasia oleh Majelis Umum PBB, dengan mempertimbangkan rekam jejak kontribusi negara dalam advokasi dan perlindungan HAM.

Selain Indonesia, negara Asia-Pasifik lain yang saat ini duduk di Dewan HAM PBB antara lain China, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Qatar, Bangladesh, dan Vietnam. Struktur kepemimpinan dewan terdiri dari satu presiden dan empat wakil presiden yang mewakili lima kawasan regional, dengan masa jabatan selama satu tahun.