Bencana besar di Sumatra dianggap sebagai momentum evaluasi terhadap tata kelola kementerian. Banyak kalangan menilai lemahnya respons dan mitigasi mencerminkan masalah struktural, termasuk pada level kompetensi pimpinan.
Warganet dan pengamat mempertanyakan efektivitas kebijakan strategis sektor kehutanan jika pejabat teratas tidak memiliki basis pengetahuan teknis yang memadai. Isu deforestasi, alih fungsi lahan, dan kerentanan bencana dinilai membutuhkan pemimpin dengan pemahaman teknis yang kuat dan rekam jejak di bidang lingkungan.
Desakan Mundur dan Kritik Publik
Polemik pendidikan ini memperpanjang deretan kritik terhadap pengelolaan kehutanan Indonesia. Munculnya tuntutan agar Raja Juli Antoni mundur dinilai sebagai akumulasi ketidakpuasan publik terhadap kinerja sektor tersebut.
Kasus ini menyoroti pentingnya penempatan pejabat publik, terutama di kementerian teknis, berdasarkan kompetensi dan latar keilmuan yang selaras dengan kebutuhan lapangan. Perdebatan mengenai hal ini diprediksi akan terus bergulir seiring dengan meningkatnya tekanan publik.
Masyarakat kini menunggu respons resmi dari pemerintah terkait kritik yang mengemuka, terutama setelah bencana di Sumatra memperlihatkan kerentanan tata kelola lingkungan nasional.
Artikel Terkait
Ayu Puspita Janji Refund 3 Minggu, Saldo Rekening Cuma Rp463 Ribu: Korban WO Rugi Rp19,3 Miliar
Kasus WO Ayu Puspita: Polisi Pastikan Pelaku APD Tidak Dilepas, Kerugian Korban Capai Rp82 Juta
Bupati Aceh Selatan Pergi Umrah Saat Banjir, DPR Minta Kemendagri Beri Sanksi Tegas
Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Pergi Umroh Saat Banjir, Disebut Desersi