Skandal IMIP: Bandara Ilegal & Dugaan Ekspor Nikel Rp14,5 Triliun Terungkap

3. Dugaan Keterlibatan Pejabat Tinggi Negara

Ekspor ilegal senilai triliunan rupiah tersebut diduga kuat melibatkan pejabat tinggi negara. Said Didu menyatakan bahwa kasus ini seolah ditutup-tutupi. Ia mengklaim memahami kondisi IMIP karena telah mengunjungi kawasan tersebut sebanyak empat kali, baik sebelum maupun setelah peresmian.

Pernyataan Tegas Menteri Pertahanan

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang memimpin tim PKH, secara tegas menyatakan, "Tidak boleh ada negara di dalam negara." Pernnyataan ini menegaskan bahwa keberadaan bandara tanpa otoritas Indonesia di kawasan IMIP adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara.

Latihan TNI dan Skenario Perebutan Pangkalan Udara

Keberadaan bandara IMIP semakin mendapat sorotan ketika TNI melakukan latihan Komando Gabungan (Kogab) di kawasan Morowali dengan skenario perebutan pangkalan udara. Latihan ini dinilai sebagai respons atas temuan fasilitas yang beroperasi di luar kendali negara.

Kronologi Operasional Bandara IMIP

Bandara di kawasan IMIP telah beroperasi sejak diresmikan pada tahun 2019. Artinya, selama bertahun-tahun, fasilitas strategis ini berjalan tanpa pengawasan aparatur negara seperti bea cukai dan imigrasi, menimbulkan pertanyaan besar tentang siapa yang mengeluarkan izin operasinya.

Kesimpulan

Temuan bandara ilegal dan dugaan skandal ekspor nikel di IMIP membuka potensi pelanggaran yang telah berlangsung bertahun-tahun. Masyarakat menunggu tindak lanjut dari pemerintah, terutama setelah Menhan Sjafrie berjanji melaporkan temuan ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Penempatan petugas bea cukai dan imigrasi di lokasi menjadi tuntutan minimal untuk memulihkan kedaulatan negara di kawasan industri strategis tersebut.