Topan Ginting Didakwa KPK sebagai Pengendali Suap Proyek Jalan Sumut Rp165,8 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mendakwa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, sebagai tokoh sentral dalam pengaturan pemenang dua proyek peningkatan struktur jalan. Total nilai proyek yang diduga dikorupsi ini mencapai Rp165,8 miliar.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan, KPK membeberkan bahwa Topan, yang merupakan bekas anak buah Gubernur Sumut Bobby Nasution, tidak hanya diduga menerima suap, tetapi juga aktif menggerakkan seluruh proses lelang untuk memastikan dua perusahaan tertentu keluar sebagai pemenang.

Dakwaan dan Modus Pemberian Suap

Berdasarkan dakwaan yang dibacakan, Topan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UPTD Gunung Tua, Rasuli Efendi Siregar, masing-masing menerima uang sebesar Rp50 juta. Kesepakatan awal juga mencakup commitment fee sebesar 5 persen dari total nilai kontrak, dengan pembagian 4 persen untuk Topan dan 1 persen untuk Rasuli.

Pemberi suap dalam kasus ini adalah Direktur PT Dalihan Na Tolu Grup, Muhammad Akhirun Piliang, dan Direktur PT Rona Na Mora, Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang. Kedua perusahaan ini ingin memenangkan proyek melalui skema pengadaan e-katalog.

Kronologi Pertemuan dan Penyerahan Uang

KPK mengungkap serangkaian pertemuan yang terjadi di beberapa lokasi, termasuk Tong’s Coffee Medan, Kantor Dinas ESDM Sumut, Brothers Caffe, dan Grand City Hall Heritage Medan. Penyerahan uang tunai Rp50 juta untuk Topan dilakukan melalui ajudannya, Aldi Yudistira, di Grand City Hall Heritage Medan pada 25 Juni 2025.

Sementara untuk Rasuli, Rayhan melakukan transfer dalam dua tahap: Rp20 juta pada 30 April dan Rp30 juta pada 19 Juni 2025.

Proyek Bermasalah dan Pengubahan Spesifikasi