Rizal Ramli dan Amien Rais ke Jokowi: Sukarela Mundur Atau Hadapi Kekuatan Rakyat

GELORA.ME -  Presiden Joko Widodo harus rela mengundurkan diri dari jabatannya atau akan mendapatkan konsekuensi menghadapi kekuatan rakyat yang ingin terjadinya perubahan dan untuk menghentikan pelanggaran terhadap UUD 1945.

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan ke-23 era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Rizal Ramli, Ketua MPR RI periode 1999-2004, Amien Rais, dan aktivis Marwan Batubara usai melakukan pertemuan di kediaman Rizal di Jalan Bangka IX nomor 49R, Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (13/8).

Rizal mengatakan, saat ini kondisi objektif perubahan sudah tiba, dan waktunya untuk menyelesaikan dan menghentikan pelanggaran terhadap UUD 1945 yang terjadi di era pemerintahan Jokowi.

"Yang penting itu kan kesamaan hati dan pikiran. Dan ini, antar para tokoh di berbagai kota sudah nyambung. Perasaan kita sudah sama hari ini, pikiran kita sudah sama, dan bukti-bukti tentang pelanggaran konstitusi Jokowi juga sudah lebih dari cukup. Bahwa itu tergantung Jokowi, apa sadar diri sebelum semua jadi bubur. Atau, akhirnya akan berubah jadi kekuatan rakyat yang melakukan perubahan," ujar Rizal kepada wartawan.

Menurut Rizal, rakyat Indonesia dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, guru, aktivis, tokoh-tokoh Islam suatu saat diyakini akan bersatu.

"Jokowi sering membodohi rakyat dengan berita palsu, dengan fakta-fakta palsu. Dan membayar influencer sama buzzer yang pada dasarnya menyesatkan rakyat, bukan mencerdaskan rakyat. Enggak ada loh pemimpin di Indonesia menggunakan buzzer sama influencer, karena dia pingin rakyat kita cerdas. Jadi, ini waktunya perubahan akan tiba. Waktunya Indonesia berubah untuk lebih baik," terang Rizal.

Rizal pun membeberkan yang akan dilakukan ketika Jokowi jatuh dari kekuasaannya. Yakni, menurunkan harga BBM, menurunkan tarif listrik, menstabilkan kebutuhan pokok, menaikkan kredit UKM, dan membereskan utang.

Selain itu kata Rizal, perubahan lainnya, yakni mengadakan pemilu yang lebih adil, serta tidak ada lagi ambang batas Pemilu.

"Jadi harus ada syok terapi, harus ada yang dipenjarain habis ini pemimpin. Seperti di Korea, 5 mantan presiden, 3 jenderal, dipenjarakan karena Korupsi. Indonesia perlu syok terapi, karena penyakit KKN ini sudah ganas selama Jokowi dibiarkan berkembang biak," pungkas Rizal.