Menkeu Purbaya Buka Suara Soal Wacana Prabowo Bayar Utang Whoosh Pakai Dana Korupsi

- Selasa, 11 November 2025 | 23:25 WIB
Menkeu Purbaya Buka Suara Soal Wacana Prabowo Bayar Utang Whoosh Pakai Dana Korupsi

Wacana Prabowo Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh dengan Dana Korupsi: Menkeu Purbaya Buka Suara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi terkait wacana kontroversial dari Presiden Prabowo Subianto untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh menggunakan dana sitaan hasil tindak pidana korupsi.

Pernyataan Resmi Menkeu Purbaya Soal Dana Korupsi untuk Whoosh

Dalam pernyataannya pada Senin (10/11/2025), Purbaya mengonfirmasi bahwa wacana penggunaan dana korupsi untuk membayar utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh memang merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan bahwa mekanisme dan implementasinya masih dalam tahap pembahasan intensif.

"Masih didiskusikan detailnya. Yang ada masih garis-garis besarnya," ujar Purbaya, seperti dikutip dari laporan jurnalis KompasTV, Renata Panggalo.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara prinsip sudah mendapat lampu hijau, pelaksanaan kebijakan ini masih membutuhkan kajian teknis dan regulasi yang mendalam. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan besar ini berjalan sesuai koridor hukum dan menjadi solusi konkret untuk menutup utang proyek Whoosh kepada pihak Tiongkok.

Rencana Pengiriman Tim Khusus ke Tiongkok

Tak hanya membahas penggunaan dana korupsi, Purbaya juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk membentuk dan mengirimkan tim khusus ke Tiongkok. Tim ini akan membahas ulang skema pembayaran utang proyek kereta cepat, termasuk kemungkinan penyesuaian jangka waktu dan persyaratan pembiayaan.

"Mungkin Indonesia akan kirim tim ke Cina lagi untuk mendiskusikan seperti apa pembayarannya. Kalau itu saya diajak, biar saya tahu diskusinya seperti apa," ungkap Purbaya.

Langkah ini menandai keseriusan pemerintah dalam mencari jalan tengah terbaik agar proyek transportasi modern ini tetap berlanjut tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang berat bagi negara.

Halaman:

Komentar