Modus Korupsi Proyek Fisik: Cara Membongkar & Dampaknya Bagi Masyarakat

Banyak kontraktor mengakui bahwa pekerjaan di lapangan hanya mencapai 60-70 persen dari nilai kontrak. Sisanya dialokasikan untuk "biaya koordinasi", istilah sopan untuk pungutan siluman yang mencakup uang administrasi, keamanan, jatah pejabat, penguasa, media, LSM, bahkan aparat penegak hukum.

3. Tahap Pelaporan: Manipulasi Dokumen

Tahap terakhir adalah manipulasi pelaporan. Dokumen pertanggungjawaban (SPJ), foto kegiatan, dan berita acara disusun seolah-olah proyek rampung 100 persen, padahal di lapangan bangunan mungkin baru setengah jadi.

Dampak Korupsi Proyek Fisik bagi Masyarakat

Hasil dari praktik ini mudah ditebak: bangunan baru retak, plafon ambruk, tembok mengelupas, dan jalan cepat rusak hanya dalam hitungan bulan. Jangan heran melihat gedung sekolah roboh, jembatan ambruk sebelum diresmikan, atau irigasi yang tak pernah mengalir.

Ironisnya, bangunan peninggalan Belanda yang dibangun ratusan tahun lalu masih berdiri kokoh hingga kini. Perbedaannya jelas: dulu membangun untuk kualitas dan tanggung jawab, kini membangun demi keuntungan sesaat.

Korupsi proyek fisik bukan hanya mencuri uang rakyat, tetapi juga mencuri masa depan masyarakat. Infrastruktur yang tak berfungsi adalah simbol kegagalan moral dan pengkhianatan terhadap amanah publik.

Harapan dan Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Membongkar korupsi proyek fisik bukan hanya tugas KPK atau auditor negara. Upaya ini bisa dimulai dari kampus, dari ruang pertemuan kecil, dan dari masyarakat yang berani peduli serta menolak diam.

Dengan kesadaran dan partisipasi aktif semua pihak, masih ada harapan bagi Indonesia untuk sembuh dari penyakit kronis bernama korupsi.

Penulis: Jejep Falahul Alam, Ketua Umum Ikatan Alumni Himmaka Cirebon