Rencana Kenaikan Tukin PNS Disebut Berhubungan dengan Politik, Begini Kata Menpan RB

GELORA.ME, Jakarta - Rencana kenaikan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil atau tukin PNS disebut ada hubungannya dengan politik karena menjelang Pemilu 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas buka suara atas hal ini.

"Oh, nggak ada (hubungannya dengan politik)," ujar Anas, sapaan dia, kepada awak media di kantornya, Jakarta pada Selasa, 23 Mei 2023.

Dia menegaskan, tidak ada kenaikan tunjangan kinerja atau tukin. Menurut dia, hal yang tengah menjadi pembahasan adalah apakah tukin sudah meningkatkan kinerja PNS atau belum.

"Kan ini sudah dapat tukin, ternyata kinerjanya sebagian biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ini ternyata yang kerja dan yang nggak kerja tukinnya sama. Itu masalahnya," jelas Anas.

Anas menjelaskan, tukin tersebut tengah dibahas dalam Peraturan Pemerintah atau PP ASN. Sekarang, kata dia, baik pusat maupun daerah hampir semua mendapatkan anggaran tunjangan kinerja.

"Tunjangan kinerja itu untuk meningkatkan kinerja, tapi sekarang tunjangan itu jadi hak sehingga antara yang kerja bagus dan nggak, tunjangannya sama. Ini yang mesti kita tata," papar Anas.

Selanjutnya: Anas menyampaikan usulan kenaikan gaji PNS pada acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023

Ditanya soal nominal penyesuaian tukin PNS, Anas mengaku belum ada bahasan mengenai hal tersebut. Menurut dia, itu karena setiap daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang berbeda.

Dia menilai, ada daerah yang tukin camat sebesar Rp 1 juta, tapi ada juga daerah yang tukin camatnya mencapai Rp 20 juta.

"Kita belum pernah bahas (kenaikan) gaji. Karena kalau gaji, pembahasannya agak panjang ya," tutur Anas.