KPK Didesak Usut Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun di Kemenkeu Era Sri Mulyani: Analisis & Tuntutan

"Prinsipnya adalah keterbukaan dan akuntabilitas, agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan multitafsir di publik," sambung Aminullah menekankan pentingnya transparansi.

Pentingnya Penjelasan Utuh dan Komprehensif

Meski sebelumnya telah ada penjelasan bahwa sebagian transaksi terkait aktivitas korporasi dan tidak seluruhnya melibatkan pegawai Kemenkeu, Aminullah menilai besaran angka yang dilaporkan tetap memerlukan kajian mendalam. Pendalaman oleh KPK dinilai krusial untuk memastikan sistem pengawasan keuangan negara berjalan optimal.

"Angka sebesar itu tentu memerlukan penjelasan yang utuh dan komprehensif. Klarifikasi yang tuntas justru penting untuk menjaga integritas institusi dan memastikan tidak ada celah penyimpangan," jelasnya.

Peran Kunci KPK dalam Penegakan Hukum yang Adil

Aminullah lebih lanjut menegaskan peran strategis KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan profesional. Proses hukum yang transparan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menenangkan publik.

"KPK memiliki mandat konstitusional untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil dan objektif. Pengelolaan keuangan negara yang bersih adalah kepentingan bersama. Semua pihak perlu mendukung upaya penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan kepercayaan publik," pungkas Ketua Umum PP GPA tersebut.