Khalid Basalamah Serahkan Uang “Percepatan” Haji ke Oknum Kemenag

- Jumat, 19 September 2025 | 10:15 WIB
Khalid Basalamah Serahkan Uang “Percepatan” Haji ke Oknum Kemenag

"Nah, kemudian dikumpulkanlah uang itu sama Ustaz KB ini, kumpulkan, nah diserahkanlah kepada oknum. Nah, mereka berangkat nih, berangkat haji. Tahun itu juga, benar seperti yang dijelaskan oleh si oknum tersebut," ungkap Asep.


Setelah pelaksanaan haji 2024, kata Asep, ternyata ada Pansus di DPR yang membuat oknum di Kemenag tersebut ketakutan.


"Kemudian dikembalikanlah uang itu, yang tadi sudah diserahkan sebagai uang percepatan itu, diserahkan kembali ke Ustaz Khalid Basalamah. Nah, uang itulah yang kemudian dalam proses penyidikan, itu penyidik sita dari Ustaz Khalid Basalamah sebagai bukti bahwa memang di dalam pembagian kuota ini ada sejumlah uang yang diminta oleh oknum dari Kemenag," pungkas Asep.


Dalam pernyataannya di salah satu podcast YouTube, pendakwah yang memiliki nama lengkap Khalid Zeed Abdullah Basalamah selaku pemilik PT Zahra Oto Mandiri alias Uhud Tour itu mengaku sudah mengembalikan uang 4.500 Dolar AS per jamaah. 


Dalam haji 2024, dia membawa 122 jamaah.


Khalid mengaku, dari 122 jamaah itu, uang yang sudah dikembalikan untuk 118 jamaah karena sisanya merupakan petugas. Artinya, jika ditotal, uang yang dikembalikan sekitar Rp8,7 miliar. Namun, angka tersebut belum dibenarkan oleh KPK.


Khalid Basalamah sudah diperiksa KPK pada Selasa, 9 September 2025. Pada saat itu, Khalid mengaku menjadi korban Ibnu Masud selaku pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata dari Pekanbaru, yang menawarkan kuota haji khusus, meskipun sudah siap berangkat menggunakan haji Furoda.


"Saya kan sebagai jamaah di PT Muhibbah, punyanya Ibnu Masud tadi. Jadi posisi kami tuh sebenarnya korban dari PT Muhibbah yang dimiliki Ibnu Masud. Kami tadinya semuanya Furoda, nah ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini," kata Khalid Basalamah.


Khalid Basalamah menerangkan bahwa Ibnu Masud menyatakan visa haji khusus yang digunakan merupakan kuota resmi dari Kemenag


Sumber: RMOL 

Halaman:

Komentar